KALTIM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) sudah dipastikan menjadi pusat pemerintahan baru atau ibu kota negara Republik Indonesia.
Sesuai pengumuman yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengumuman dihadiri beberapa menteri dan Gubernur Kaltim serta Gubernur DKI Jakarta.
Terhadap keputusan Presiden itu, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah.
“Infrastruktur harus diprioritaskan. Tidak mungkin infrastruktur tidak dilengkapi. Soalnya ini fasilitas vital bagi pusat pemerintahan negara,” ujar Hadi Mulyadi di Ruang Lobby Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda.
Terpenting lanjut orang nomor dua Benua Etam ini, pemindahan ibu kota negara ataupun pusat pemerintahan tetap membuat masyarakat Kaltim merasa aman, nyaman dan sejahtera.
Sementara Menteri Bappenas Bambang Brojonegoro mengungkapkan ditarget akhir 2020 sudah dilakukan pembangunan infrastruktur dan konstruksi, sehingga
paling lambat 2024 sudah dilakukan pemindahan pusat pemerintahan.
“Lahan disiapkan 180 ribu hektar. Namun, tahap awal dimaksimalkan 40 ribu hektar untuk kawasan pusat pemerintahan. Tetap ada diberikan kawasan ruang terbuka hijau,” ujarnya saat konferensi pers di Istana Negara.(humasprovkaltim/Red).
