PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberi tenggang waktu lima hari kepada Weddy Surya Windrawan, Sales Area Manager (SAM) PT. Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VI Kalbar, untuk menyelesaikan kelangkaan Gas Elpiji 3 Kilogram di beberapa daerah Kalbar.
“Saya berikan waktu Pertamina lima hari ya untuk menyelesaikan (kelangkaan Elpiji 3Kg) ini ya kalo tidak selesai, dia harus selesai,” tegasnya, saat menerima Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman, di Praja I, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (30/7/2020).
Sutarmidji mengatakan saat ini data terpadu Pemprov Kalbar, keluarga sejahtera atau orang miskin di Kalbar ada 462 ribu, sehingga dirinya yakin elpiji 3 Kilogram lebih dari itu.
“Sekarang, tata niaganya, dari agen ke pangkalan, lalu pengecer, ini semua bisa diatur. Kalau terjadi kelangkaan, agen yang harus bertanggung jawab. Agen yang nakal-nakal berhentikan saja,” ungkapnya.
Dikatakannya, Pemprov Kalbar akan meminta Satpol PP untuk melakukan razia kepada masyarakat yang tidak berhak menggunakan Elpiji 3 Kilogram agar ditangkap.
“Kita akan tegas, Percayaalah. Semua masyarakat yang tidak berhak menggunakan Elpiji 3 Kg, kita akan tindak,” tegasnya.
Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menjelaskan, bahwa petemuan ini untuk merespon situasi kekinian di Provinsi Kalbar, yakni menyerapa aspirasi di Kalbar.
“Ada beberapa isu yang kita bicarakan dan juga Kita dorong untuk menghasilkan sebuah solusi,” kata Maman Abdurahman.
Isi yang pertama, yakni mengenai Elpiji 3 Kg, DPR RI di Komisi VII meminta untuk menaikan kuota nasional terlebih dahulu dari 7 juta metik ton menjadi 7,5 juta metik ton, artinya ada penambahan 500 ribu metik ton.
“Tinggal nanti kita detail kan, khusus Provinsi Kalbar elpiji 3 Kg nanti akan dirumuskan dan akan kita kawal,” ujarnya.
Lalu, masih kata Maman Abdurrahman, tadi sudah disampaikan ada tambahan BBM bersubsidi sekitar 17 Juta Liter untuk wilayah Kalbar.
“Kita harus memberikan apresiasi atas upaya yang didorong oleh Gubernur atas upaya untuk mengakomodasi daerah-daerah yang masih membutuhkan BBM Subsidi,” tuturnya.
Komisi VII DPR RI mendorong bahkan mendesak kepada pemerintah untuk merealisasikan pembangunan pipa Gas di jaringan Wilayah Kalimantan, khususnya Kalbar.
“Kita mendorong atau mendesak agar segera dimasukan dalam Renstra dan rencana induk pemerintah. Pembangunan pipa Gas ini untuk meningkatkan peradaban masyarakat,” pungkasnya.(Red).
