PONTIANAK, RUAI.TV – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, saat melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut, Selasa (23/04/2024).
Apresiasi itu disampaikan lantaran RSUD SSMA Kota Pontianak menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Artinya untuk predikat WBBM itu tidak mudah. Jadi selain bebas dari korupsi, juga melayani,” ujarnya.
Saat ini pemerintah mendorong bagaimana birokrasi berdampak. Hal itu sebagaimana arahan Presiden supaya birokrasi berdampak bagi masyarakat. Karena banyak kesibukan birokrasi yang justru tidak memberikan dampak terhadap masyarakat. Untuk birokrasi yang semakin cepat, bisa dimulai dari mengurangi tumpukan kertas, memangkas proses bisnis yang panjang sehingga dampaknya lebih cepat bagi masyarakat.
“Termasuk bagaimana pelayanan lebih transparan, rumah sakit ini saya di harap bisa dijaga sehingga ketika disupervisi berikutnya tidak turun nilainya tetapi tetap bisa bertahan, dan saya kira di Kalbar ini bisa menjadi salah satu referensi untuk dijadikan contoh bagaimana wilayah bebas dari korupsi dan melayani ini bisa dijadikan contoh untuk rumah sakit lainnya,” paparnya.
Menpan-RB didampingi Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, dan Direktur RSUD SSMA Kota Pontianak, Eva Nurfarihah, berkeliling melihat langsung pelayanan dan fasilitas yang ada di rumah sakit itu.
“Saya mengapresiasi pelayanan rumah sakit yang lebih tertib, lebih tertata, baik dari sisi apotekernya ataupun dari pelayanannya,” sebutnya.
Menurutnya, memang terdapat penumpukan pasien di salah satu sektor pelayanan penyakit syaraf. Hal ini lantaran keterbatasan dokter yang menangani penyakit tersebut. Ia berjanji dari hasil kunjungan ini, akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan terkait hal tersebut.
“Saya tadi diskusi sama Ibu Direktur, memang banyak dokter-dokter khususnya spesialis dari luar Jawa ini maunya penempatan tetap di Jawa,” ucapnya.
Karena itu dirinya menilai perlu afirmasi bagaimana mendorong supaya distribusi dokter-dokter tersebut merata. Dia menyebut, persoalan yang dihadapi rumah sakit ini bukan semata kekurangan sumber daya manusia (SDM), melainkan redistribusi dokter yang belum merata.
“Tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama dari Kementerian PAN-RB, pemerintah pusat, provinsi dan kota untuk mendorong terutama dokter spesialis yang terjadi kekurangan. Tentu butuh kreativitas dari rumah sakit dan wali kota untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat,” katanya.
Baca di halaman berikutnya…
