Satu di antara masukkan yang disampaikan tim evaluator, adalah mengendalikan harga angkutan udara yang masih tinggi di Kota Pontianak. Dia menambahkan, pihaknya hendak belajar dari Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pemerintah mampu mengintervensi harga tiket pesawat, melalui kerja sama dengan pihak maskapai.
“Nanti akan kita coba jajaki, supaya saat peak season ataupun tidak, harganya tetap sama, apakah diberikan subsidi atau bagaimana akan kita bahas lebih lanjut, sesuai arahan tim evaluator,” terangnya.
Isu terkini yang juga menjadi bahan penilaian adalah, persiapan menyambut lebaran di Kota Pontianak. Tim evaluator mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, untuk lebih peka mengawasi harga dan stok pangan, mendekati Hari Raya Idulfitri.
“Gerakan Pasar Murah (GPM) diminta untuk rutin dilaksanakan, dan harus benar-benar memberikan dampak positif kepada masyarakat, bukan terkesan seremonial, atau saat tertentu saja,” tuturnya.
Segala persoalan Kota Pontianak tidak luput dari penilaian tim evaluator. Mulai dari lingkungan hidup, kesehatan bahkan kepegawaian. Khusus untuk kepegawaian, fokus selanjutnya adalah memastikan tidak ada lagi tenaga honorer, sebelum Desember 2024.
“Langkahnya adalah dengan melakukan seleksi masuk ASN lewat Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kinerja (P3K) dan seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),” jelasnya.
Baca di halaman berikutnya…
