SINTANG, RUAI.TV-Inspektorat Kabupaten Sintang telah merespons protes sebagian warga Desa Empakan, Kayan Hulu, terkait dugaan penyalahgunaan sebagian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Konflik ini mencuat setelah keluhan dari anggota Badan Pemusyarawatan Desa (BPD) yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan APBDes Perubahan pada tahun 2022 dan 2023.
Dugaan penyalahgunaan sebagian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Empakan, Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, telah menimbulkan ketegangan antara sebagian warga dengan Kepala Desa setempat. 12 mei 2024 sekitar lima puluhan lebih warga gelar aksi di Kantor Desa Empakan.
Agi, anggota Badan Pemusyarawatan Desa (BPD), menyoroti kurangnya keterlibatan mereka dalam pembahasan APBDes Perubahan pada tahun 2022 dan 2023.
“Sementara BPD tidak pernah merasa ada Pembahasan APBDes Perubahan padahal kewenangan BPD jelas menandatangani APBDes atau pun APBDes Perubahan bersama kades,” ungkap Agi.
Protes warga tersebut, yang dipantau langsung oleh Camat Kayan Hulu, Yudius dan unsur Forkopimcam lainnya.
“Hasil pantauan kami di Forkopincam terhadap aksi 50an masyarakat Desa Empakan mereka menuntut kadesnya diproses hukum, meminta Kades mundur, dan audit Dana Desa juga,” kata Yudius.
Yudius juga telah mengambil langkah 2023 dengan menyurati Inspektorat Kabupaten Sintang untuk meminta audit terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Kecamatan Kayan Hulu. Dengan surat permohonan audit bernomor 100/0327/Pem/2023.
“itulah bentuk pembinaan saya sebagai camat, dan Kita siap dampingi warga melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Des.” pungkas Yudius.
Menyikapi hal ini, Inspektorat Kabupaten Sintang telah mengambil langkah dengan mengirim tim untuk mengaudit penggunaan Dana Desa di Desa Empakan (12/06/2024).
Tim Inspektorat juga memeriksa obyek terkait APBDes Perubahan yang menjadi sasaran protes warga. (RED).
