JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan, sesuai arahan Wapres RI, bahwa Perekonomian Indonesia diperkirakan akan membaik karena pertumbuhan ekonomi berkisar 5,1 persen dan Inflasi 3,7 persen dan angka ini sangat bagus sekali dan pertumbuhan ekonominya itu sehat.
“Inflasi kecil, pertumbuhan naik, dan pertumbuhan ekonominya sehat,” kata Ria Norsan, Jumat (11/1) saat ditemui usai menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019, di Ritz Calton, Jakarta.
Dikatakannya, kalau inflasi tinggi walau terjadi pertumbuhan tapi itu juga tidak sehat dan perlu kebersamaan para pelaku ekonomi untuk lebih aktif.
“Kebersamaan itu untuk menunjang keberhasilan ekonomi Kalbar khususnya, dan Indoensia pada umumnya,” ingatnya.
Terkait era digitalisasi untuk mendorong industri jasa keuangan agar bisa tumbuh lebih, Wagub Kalbar mengatakan penghematan anggaran dan efisiensi anggaran dan fokus pada hal-hal yang lebih banyak untuk peningkatan perekonomian Kalbar untuk mewujudkan BUMDes di Perdesaan.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, bahwa semua pihak dalam pertemuan tahunan ini harus bersyukur, karena memasuki tahun baru semua harus penuh optimisme dan harapan, kegembiraan meski ada juga tantangannya.
“Kita lihat pertumbuhan ekonomi 5,2-5,3% dan inflasi perkembangan sangat optimis di 2019. Walaupun mempunyai tantangan dari internal dan eksternal. Maka itu, kita harus hadapi dengan kerja keras, kebersamaan dan apa yang di canangkan harus optimis untuk menjadi bangsa yang besar,” kata Jusuf Kalla.
Ia juga menjelaskan bahwa, Indonesia ini mempunyai pengalaman di jasa keuangan, di mana pengalaman itu merupakan guru yang baik dan selama ini harus di pelajari.
“Kita tahu efek moneter tahun 97-98 efeknya sampai saat ini. Maka itu kita melakukan tindakan-tindakan, agar tidak ada krisis itu lagi. Apabila 20 lalu krisis itu di bayar oleh pemerintah maupun masyarakat, maka tidak akan terjadi dan akan di tanggung sendiri itulah pelajaran pertama industri perdagangan pasti tahu,” tuturnya.
Maka tentu, lanjut dia, pelajaran-pelajaran lain harus lebih hati-hati untuk pengawasan lebih ketat.
“Oleh karena itu OJK bisa mengambil langkah lebih penting di industri keuangan dan bisa memberikan semua kewajiban,” pungkasnya. (Red).
