Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Polda Kalimantan Barat dan pihak terkait lainnya termasuk Bupati dan Wali Kota se-Kalbar, menggelar rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi penyelesaian penambangan emas tanpa izin atau PETI di Wilayah Kalimantan Barat, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis pagi (17/5/18).
Dalam Rakor itu, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Didi Haryono memberikan opsi satu Kabupaten dari 11 Kabupaten yang menjadi lokasi PETI, memiliki satu lokasi tempat penambangan rakyat resmi.
Sementara terkait penanganan kasus PETI yang dilakukan Polda Kalbar, menurut Kapolda pada tahun 2017 pihaknya telah menangani 82 kasus dengan 135 tersangka, sementara dari Januari hingga Mei 2018 pihaknya sudah menangani 97 kasus dengan 235 tersangka PETI atau terjadi peningkatan yang sangat Signifikan ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Operasi Polda Kalbar, Kombes Pol. Jayadi yang turut hadir dalam Rakor ini mengatakan, penegakan hukum tidak bepengaruh signifikan terhadap maraknya kasus PETI di Kalimantan Barat. Menurutnya penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi persoalan ini. (Red)
Foto: Ilustrasi
