Puluhan Massa Yang Tergabung Dalam Aliansi Suara Perbatasan Dan Pedalaman Indonesia Untuk Demokrasi, Berunjuk Rasa Di Kawasan Bundaran Tugu Digulis Untan Pontianak, Kamis Pagi, 3 April 2018.
Aksi Ini digelar Untuk Menyelamatkan Hak Pilih Warga Perbatasan Kalimantan Barat, Pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Dalam aksi ini, Massa Membawa Berbagai Spanduk Berisi Berbagai Tuntutan.
Setidaknya Ada Empat Tuntutan Yang Disuarakan Dalam Aksi Damai Ini Salah Satunya, Menuntut Kebijakan Khusus Bagi Masyarakat Perbatasan Yang Belum Merekam KTP Elektronik Dan Belum Miliki Suket Pasalnya Hingga Kini Masih Ada Ratusan Ribu Warga Kalbar Termasuk Di Perbatasan, Yang Terancam Tidak Bisa Menggunakan Hal Pilih Pada Hari Pemungutan Suara Mendatang, Karena Belum Merekam KTP Elektronik atau KTP-El.
Terkait Hal Ini, Masa yang tergabung dalam Aspirasi Kalbar melalui Koordinator Lapangan Aksi Abelnus Mengusulkan, Agar Ketika Menyalurkan Hak Pilih Pada Pilkada dan Pemilu Mendatang, Masyarakat Bisa Menggunakan Kartu Pengenal Lain Pengganti KTP-El, seperti Menggunakan KTP Lama, Atau Dengan Menggunakan Rekomendasi Kepala Desa setempat. “Kami mendorong pihak penyelanggara pemilu, pemerintah tetap menggunakan kartu identitas untuk memilih seperti penganti KTP Elektronik”. Paparnya.
Ketua Forum Perbatasan ini juga menyampaikan bahwa berdasarkan perbandingan dan kajian yang mereka lakukan, bahwa DP4 dan DPT yang sudah Di Rilis Oleh KPU Kalbar, masyarakat Kalimantan Barat yang belum masuk dalam DPT kurang lebih empat ratusan ribu, selisih dari DP4 milik pemerintah dan DPT milik KPU, selain itu khusus untuk pemilih di daerah perbatasan dan pedalaman yang tidak masuk ke dalam DPT kurang lebih 142 ribu pemilih.
Dalam Aksi Ini, Massa Juga Mendesak Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) Mengusut Indikasi Pelanggaran HAM Terkait Hak Pilih WNI (Warga Negara Indonesia) Dalam Pilkada, Meminta BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Mengawasi Dan Mengawal Daftar Pemilih Tetap (DPT) Secara Maksimal, Dan Mendesak KPU (Komisi Pemilihan Umum) Agar Penyelenggara Debat Cagub Dan Cawagub Kalimantan Barat Menayangkan Debat Di Televisi Yang Bisa Menjangkau Seluruh Warga Kalimantan Barat.
Jika Tuntutan Ini Tidak Dipenuhi, Maka Massa Yang Tergabung Dalam Aspirasi, Akan Melaporkan Penyelenggara Pemilu Kalbar Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI. “Kami akan sampaikan ke DKPP untuk mengusut tuntas masalah ini, dan akan mendesak pihak MK untuk mengeluarkan kebijakan khusus terutama untuk daerah perbatasan pedalaman sehingga masyarakat tetap memberikan hak pilihnya tanggal 27 Juni 2018 mendatang”. Tegas Abel.
Reporter : Ray Datodi
Gambar : Puluhan Massa Yang Tergabung Dalam Aliansi Suara Perbatasan Dan Pedalaman Indonesia Untuk Demokrasi, gelar aksi damai di bundaran digulis Untan Pontianak, Kamis Pagi, (3/5)
