MEMPAWAH, RUAI.TV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) ikut menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalbar.
Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menyambut kedatangan kapal perang Jepang JS Kunisaki di Dermaga Kijing, Kabupaten Mempawah, Kamis (10/9/2026).
Krisantus menyampaikan permintaan tersebut seiring dukungan Pemerintah Jepang melalui misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) untuk membantu penanganan Karhutla di Kalimantan Barat.
JS Kunisaki membawa tiga helikopter berat CH-47 Chinook yang akan mendukung operasi pemadaman udara atau water bombing. Kapal tersebut juga membawa 338 personel yang terdiri atas kru kapal, tim pemadaman, dan tim koordinator.
Menurut Krisantus, penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perusahaan pemegang HGU yang memiliki wilayah konsesi.
“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tegas Krisantus.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah dan perusahaan ikut mengambil langkah dalam menangani Karhutla. Karena itu, perusahaan pemegang HGU perlu menjalankan tanggung jawab pada wilayah yang menjadi areal pengelolaannya.
Krisantus juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mengevaluasi pemegang HGU yang tidak menjalankan tanggung jawab dalam menjaga wilayah konsesinya.
“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” ujarnya.
Selain meminta keterlibatan perusahaan, Pemprov Kalbar menyiapkan koordinasi bersama TNI, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan lokasi penanganan Karhutla.
“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” kata Krisantus.
Ia menjelaskan karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Api pada lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan sehingga membutuhkan penanganan khusus.
“Untuk memadamkan api, kondisi lahan di sini sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” jelasnya.
Kondisi sumber air juga menjadi tantangan. Krisantus menyebut sejumlah sungai mengalami penyusutan debit sehingga air laut masuk ke aliran sungai dan memengaruhi ketersediaan air untuk pemadaman.
“Selain itu, air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” tuturnya.
Krisantus menegaskan penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, TNI-Polri, BNPB, pemerintah kabupaten dan kota, serta dunia usaha.
“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” pungkasnya. (RED)
