JAKARTA, RUAI.TV – Isu pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) kembali menguat setelah Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Forum tersebut menghadirkan perwakilan masyarakat adat dari tujuh wilayah besar, ...
JAKARTA, RUAI.TV – Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, menilai Badan Legislasi DPR RI menunjukkan perubahan sikap yang lebih progresif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Ia menyampaikan hal itu usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama ...
JAKARTA, RUAI.TV – Perwakilan Masyarakat Adat dari tujuh region—Sumatera, Kalimantan, Jawa-Banten, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, hingga Papua—hadir langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 1 April 2026. Kehadiran ini bertujuan untuk memaparkan ...
JAKARTA, RUAI.TV – Ketua Dewan Aman Nasional, S Masiun, mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan yang kuat dan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Desakan itu disampaikan S Masiun dalam Rapat Dengar ...
JAKARTA, RUAI.TV – Perjuangan Masyarakat Adat Nusantara belum menemukan ujung. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, menegaskan seruan keras agar seluruh elemen gerakan tidak pernah berhenti menuntut pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat. Seruan itu mengemuka dalam momentum Hari ...
PONTIANAK, RUAI.TV – Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang jatuh pada 17 Maret 2026 menjadi momentum bagi Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat untuk kembali menuntut pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Ketua Pelaksana Harian ...
PONTIANAK, RUAI.TV – Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan satu hal penting yakni; hutan adat bukan lagi hutan negara. Putusan yang dibacakan pada 16 Mei 2013 itu bersifat final dan mengikat, sekaligus mengoreksi substansi Undang-Undang Nomor 41 ...
KUTAI KARTANEGARA, RUAI.TV – Tahun 2024 menghadirkan momentum politik besar melalui Pemilu serentak. Namun, bagi Masyarakat Adat, transisi pemerintahan belum membawa angin segar. Sebaliknya, perampasan wilayah adat terus meningkat, kriminalisasi meluas, dan kekerasan terhadap komunitas adat terus terjadi. Aliansi Masyarakat ...
KUTAI KARTANEGARA, RUAI.TV – Negara melalui UUD 1945 telah mengakui keberadaan dan hak-hak tradisional Masyarakat Adat. Namun, kenyataan di lapangan justru menampilkan ironi. Komunitas adat terus menghadapi kriminalisasi atas perjuangan mempertahankan tanah leluhur mereka. Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 ...