PONTIANAK – Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta, menjelang Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 agar mengkampenyekan visi, misi dan Program kepada masyarakat.
“Saya harap pada Pileg dan Pilpres, terutama pada masa kampanye nanti, hendaknya para Calon dapat menyampaikan Visi dan Misi serta menjual Program untuk menyakinkan masyarakat,” kata Sutarmidji, Minggu (30/9/2018) pada Acara Dekrasi Pemilu Damai 2019 di Taman Budaya Pontianak.
Dikatakannya, siapapun yang berkeinginan menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hendaknya yang disampaikan dan dijual kepada masyarakat Program, apa yang akan kita lakukan ketika kita menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota.
“Visi misi ini lah yang harus disampaikan , supaya masyarakat terbiasa, dan kita melakukan edukasi politik,“ saya tidak pernah menyampaikan kampanye negatif untuk siapapun kepada Pilkada kemarin. Pada hal peluang itu ada, tapi saya tidak mau melakukan itu, saya katakan kepada semua tim saya, apapun yang dikatakan orang tentang saya dan Pak Norsan senyumkan saja, jangan ditanggapi dan diladeni, itu hanya mengabisi waktu dan energi dan semua itu tidak akan mendapatkan simpati masyarakat, contohnya kalau kita menanggapi kampanye negatif terlalu berlebihan, tidak akan mendapat simpati dari konsektuen, jadi sampaikan dan pahami masalah apa yang diadapi masyarakat, karena kita hadir sebagai penyelenggara negara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
Ketika kita memberikan solusi dan memberikan visi misi kita untuk menyelesaikan masalah mereka,” saya yakin itulah yang akan menjadi pilihan mereka,” tegas Midji.
Disamping itu, Gubernur Kalbar juga berharap, bahwa pelaksanaan Pilpres dan Pileg di Kalbar dapat berjalan aman, damai dan lancar.
“Saya yakin bahwa Pilpres dan Pileg di Wilayah Kalbar berjalan Aman. Kita berkaca dari pelaksannaan Pilkada dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg yang dipredeksi rawan namun dapat berjalan aman, damai dan kondusif,” jelasnya.
Kepada pihak penyelenggara pemilu, Mantan Wali Kota Pontianak mengatakan, berdasarkan pengalaman Pilkada, yang harus siap itu Panwaslu dan KPU. Yang rawan itu biasanya di Panwas, karena jika pelanggaran terjadi tidak disikapi dengan bijak, pelanggaran bukan berarti seharusnya dengan penegakan hukum.
“Kalau dengan hal- hal sepele kenapa tidak dimusyawarahkan, kenapa harus dibesar besarkan, nah kadang itu yang menimbulkan sedikit ketegangan, “ini pengalaman,” jelas Midji.
Deklarasi Damai ditandai dengan membubuhkan tanda tangan Gubernur, Kapolda, Pangdam serta para pimpinan partai peserta para calon Legislatif, juga hadir anggota DPR RI, Ketua DPRD, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama. (Red)
