PONTIANAK, RUAI.TV – Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Martinus Sudarno, bereaksi keras terhadap keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Bimas Katolik), Kementerian Agama RI, yang membekukan dua Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) di Kalbar.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut, seharusnya SMAK yang sudah ada terus menerima bimbingan, agar mampu menarik minat pelajar. Apalagi belum satupun dari SMAK yang ada telah berhasil meraih status sebagai sekolah negeri.
“Saya mendesak Dirjen (Direktur Jenderal) Bimas Katolik mundur saja, karena menurut saya tidak punya kapasitas. Harusnya negara hadir, ini malah membekukan sekolah yang sudah mereka bangun sendiri,” tegas Sudarno, yang juga Ketua DPC Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Kabupaten Kubu Raya, Selasa (26/07/2022).
Baca juga: Uskup Baru Segera Tiba di Sanggau, Umat Bersiap Menyambut
SMAK merupakan sekolah yang ijin operasionalnya diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Ketika memulai beroperasi, sifanya swadaya dan menerima bantuan dari masyarakat Katolik di sekitarnya. Sekolah ini juga menerima bantuan dari Kementerian Agama RI sesuai kondisinya masing-masing.
Namun, melalui surat yang terbit pada Juli 2022, Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI membekukan dan membatalkan bantuan untuk dua SMAK di Kalbar, yakni SMAK Santo Thomas Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, dan SMAK St Ignatius Loyola, Ngabang, Kabupaten Landak.
Alasannya, karena dua sekolah ini tidak berhasil mencapai target jumlah siswa dalam tiga tahun terakhir. Karena itu, dua sekolah ini dibekukan, hanya boleh melanjutkan pendidikan siswa yang ada dan tidak boleh menerima siswa baru tahun ajaran depan.
Sudarno, yang pernah menjadi guru agama Katolik selama 18 tahun, mengesalkan keputusan ini. Menurut dia, mestinya Dirjen Bimas Katolik justru berusaha mengembangkan sekolah yang sudah ada, bukan justru membekukannya.
Baca juga: SMKN 2 Bengkayang Perlu Pembenahan Infrastruktur
“Saya merasakan sendiri betapa beratnya perjuangan memajukan pendidikan di Kalbar ini. Harusnya sekolah yang sudah ada, upayakan supaya berkembang. Bukan main bekukan-bekukan saja,” kata Sudarno yang juga pernah menjadi Ketua Pemuda Katolik Komisariat (Komda) Kalbar.
Pembekuan 2 Sekolah Katolik
Sebelumnya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR) Cabang Pontianak, juga menyatakan sikap atas keputusan Dirjen Bimas Katolik ini. Ketua Presidium PMKRI Cabang Pontianak, Endro Ronianus, menyebut, keputusan tersebut telah menimbulkan kegaduhan di internal Katolik.
“PMKRI Cabang Pontianak merasa perlu adanya evaluasi terkait keputusan yang ambil oleh Dirjend Bimas Katolik terhadap dua SMAK itu,” tegas Endro Ronianus.
Dia mengatakan, hingga saat ini masyarakat setempat masih memberi dukungan terhadap keberadaan SMAK. Dukungan itu terbukti dari masyarakat menghibahkan tanah untuk gedung sekolah, rutin kerja bakti, serta ada bantuan dari perusahaan setempat.
Baca juga: Duh, Stok Buku Nikah di Delta Pawan Habis
PMKRI Cabang Pontianak juga menolak proses pengangkatan secara defenitif Plt Dirjen Bimas Katolik Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono. Sebab, dianggap tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat Katolik pada umumnya.
“Kurang lebih 7 bulan menjabat sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik, beliau telah menunjukkan ketidakpahaman mengenai Katolik dan sewenang-wenang membekukan sekolah Katolik,” ujar Endro Ronianus. (RED)
