PONTIANAK, RUAI.TV – Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat resmi menahan 6 (enam) orang tersangka atas kasus korupsi pembangunan Jembatan Ketunggau II di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Rabu (31/06/2023) malam.
Penahanan terhadap mereka setelah Pengadilan Negeri (PN) Sintang menolak praperadilan yang diajukan melalui kuasa hukum Andel SH dalam sidang di Pengadilan Negeri Sintang, Kamis (25/05/2023) lalu.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Redan Petit Wijaya, mengatakan, selain 6 tersangka, polisi juga sudah memeriksa 54 orang saksi. Diantaranya Wakil Ketua DPRD kabupaten Sintang, Heri Jambri.
Baca juga: Napi di Sambas Sebar Hoax tentang Ida Dayak
“Banyak, 54 saksi,” kata Kobes pol Petit, kepada redaksi ruai.tv, Jumat (02/06/2023) siang.
Meski dia tidak merinci nama dan jabatan pihak yang diperiksa, namun dipastikan para saksi tersebut adalah pihak yang ada kaitannya atau yang terlibat dengan pembangunan Jembatan Ketunggau II.
Sementara itu, tokoh masyarakat Ketunggau, Andreas, menyampaikan apresiasi kinerja penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi pembangunan Jembatan Ketunggau II.
Baca juga: Polda Kalbar Tangkap 6 Tersangka Korupsi Jembatan Ketunggau II
Ia meminta kasus tersebut diusut hingga tuntas agar bisa diketahui siapa saja yang terlibat, karena sudah merugikan negara dan masyarakat. Saat ini masyarakat sangat memerlukan jembatan itu terutama untuk membawa orang sakit. Karena jika menggunakan kapal penyebarangan hanya beroperasi siang hari saja.
Kasus Jembatan Ketungau II
Tanpa jembatan itu masyarakat hanya menggunakan kapal penyeberangan milik swasta dengan biaya sekali menyeberang untuk kendaraan roda empat mencapai 300 ribu rupiah sehingga jika pulang dan pergi mencapai 600 ribu rupiah. Untuk kendaraan roda dua saat ini mencapai 20 ribu rupiah.
Ia menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan Jembatan Ketunggau II ada sebanyak 50 ribu jiwa di wilayah tersebut, sehingga keberadaan jembatan yang dikerjakan mulai tahun 2017 lalu ini sangat dibutuhkan.
Baca juga: Pekerja PETI Demo di Halaman Bupati Sintang
“Jadi kami berhadap siapapun yang mengerjakan, dituntaskan. Kalau ada masalah selesaikan masalahnya, cepat digenahkan, karena masyarakat sangat membutuhkan,” pinta Andreas, saat dihubungi ruai.tv, Jumat sore.
Berkaca dari kejadian ini, ia juga meminta pemerintah untuk lebih teliti dalam menunjuk kontraktor dalam mengerjakan pembangunan. Karena, menurutnya, saat ini banyak kontraktor hanya bisa memenuhi secara administrasi, namun secara fakta di lapangan tidak memiliki alat untuk bekerja dan modal untuk pembangunan sehingga berpotensi membuat pekerjaan terbengkalai.
“Inikan presiden buruk bagi kita. Disisi lain masyarakat sangat membutuhkan pembangunan, disisI lain uang pembangunan di korupsi,” ujarnya. (TS)
