Oleh: Tarjan Sofian
Memasuki dua dekade atau 20 tahun usia partai Demokrat, partai berlambang Mercy ini terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Di tengah pandemi Covid-19, Demokrat melalui para kader juga hadir untuk membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Menengah (UKM).
Hal itu diakui oleh satu diantara warga yang juga Ketua Forum Perbatasan Kalimantan Barat, Abelnus. Menurut Abel sapaan akrabnya ini, meski belum merata, namun upaya yang dilakukan oleh para kader Demokrat di perbatasan juga bisa dirasakan masyarakat.
Sejak Demokrat berkuasa selama 10 tahun dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hal yang paling dirasakan oleh masyarakat di perbatasan Kalbar yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM), yang saat ini berubah nama menjadi pendamping desa.
“Sampai hari ini program PNPM berubah menjadi pendamping desa, saya kira sama saja hanya namanya saja yang dirubah. Untuk program lain yang dirasa terutama dari PNS yakni guru dan TNI, karena zaman pak SBY gaji mereka naik saya kira itu,” kata Abelnus, Ketua Forum Perbatasan Kalimantan Barat, Kamis (26/8/2021) kepada ruai.tv.
Menurut Abel, untuk di tengah pandemi, semua partai politik memiliki peranan yang sama untuk membantu masyarakat, termasuk partai Demokrat. Pada usia ke-20 tahun ini, sebagai masyarakat perbatasan, Abel berharap, partai Demokrat semakin solid menjaga kekompakan diinternal partai, sehinga menumbuhkan kepercayaan konstituen kepada Demokrat terlebih dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai figur muda.
“Semoga Demokrat semakin solid, semakin baik yang pada akhirnya akan menjadi partai pilihan rakyat,” harap Abelnus.
Sementara itu, satu diantara kader Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat, Markus Amid menjelaskan. Khusus di tengah pandemi Covid-19 ini, sebagaimana intruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPD hingga DPC partai Demokrat saat ini terus bergerak, terutama bagi kader yang memiliki kemampuan lebih untuk bahu membahu membantu masyarakat di daerahnya masing-masing.
“Jadi setiap kader yang mampu dianjurkan DPP untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, menggerakan ekonomi UKM, mambantu permodalan sekemampuan dari kader-kader yang mampu,” kata Maskus Amid, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat ini.
Ia juga meminta kader-kader sedapat mingkin untuk memperjuangan melalui pemerintah daerah dan desa melalui dana yang dapat dikucurkan untuk membantu masyarakat. Kader juga wajib menyuarakan meperjuangankan masyarakat yang sulit agar bisa dibantu dari desa hingga pusat.
Meski berada diluar pemerintahan, Demokrat memposisikan diri sebagai penyeimbang, Markus menegaskan, Demokrat tidak berperan sebagai lawan politik pemerintah tapi sebagai penyimbang, misalnya ada kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat, disitulah Demokrat mendorong agar pemerintah bisa membantu masyarakat.
Selain itu, Kader Demokrat di DPD hingga DPC juga diingatkan oleh DPP untuk selalu mengawal pembangunan yang dulunya sudah diletakan pondasinya oleh SBY, karena yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan lanjutan program dari SBY semasa jadi presiden RI.
Dibawah kepemimpinan Erma Suryani Ranik dan AHY, Markus Amid optimis Demokrat bisa melakukan konsolidasi bersama kader hingga ke tingkat bawah dengan baik, kompak bersama kepemimpinan AHY termasuk dalam membantu masyarakat di tengah pandemi.
“Selaku kader kami melihat, sekalipun ibu Erma seorang perempuan namun kinerjanya luar biasa, sekarang kantor DPD yang dulu kita belum memiliki kantor, sekarang kita sudah memiliki kantor dan megah. Manajemen kader semua sampai kebawah berjalan baik, konsolidasi dan solidaritas kader juga sangat bagus,” tegas mantan Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat ini.
“Harapan, saya mengajak kepada selurah masyarakat Kalbar mari kita tetap dukung partai ini. Kita sangat optimis kedepan berjaya kembali dan lebih banyak berbuat untuk rakyat,” ujarnya.
Pengamat Politik Universitas Tanjungpura, Jumadi menilai, Demokrat sebagai partai yang pernah berkuasa selama 10 tahun tidak bisa dipungkiri dengan kelebihan dan kekurangannya karena sudah banyak berbuat untuk negeri ini.
Khusus untuk pembangunan di Kalimantan Barat, cukup relatif, walaupun belum maksimal, namun bukan berarti tidak ada, artinya pondasi awal akselerasi ataupun percepatan pembangunan kawasan perbatasan di era SBY sudah menunjukan komitmen.
Sementara terkait dengan posisi partai Demokrat sekarang, pasca tidak lagi SBY menjadi presiden, komitmen partai Demokrat berada diluar pemerintahan patut diapresiasi. Dalam sistem demokrasi memang perlu ada kekuatan di parlemen yang menjadi pengontrol partai-partai yang berkuasa termasuk dalam Hal pembangunan di kawasan perbatasan, karena pondasi awal pembangunan sudah diletakan di era SBY dan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.
“Karna dalam politik kitakan tidak mengenal yang namanya oposisi, tapi praktik-praktik oposisi itu juga terjadi. Saya pikir bagian cek and Balance lah di parlemen termasuk di pemerintahan saya pikir hal yang positif,” jelas Jumadi.
Sementara terkait peran parpol dimasa pandemii Covid-19, Ia menilai, secara umum partai-partai politik memang belum menunjukan greget dalam perannya yang berkaitan dengan mengatasai dampak Covid-19.
“Bukan tidak ada, tapi menurut saya perlulah kolaborasi kekuatan partai politik untuk mengatasi dampak ekonomi sebagai konsekuensi dari pandemi, Covid-19 dan inikan terus berlangsung baik partai politiknya maupun wakilnya yang berada di parlemen mendorong itu,” ujarnya.
Menurutnya, memasuki 20 tahun partai Demokrat harus mengevaluasi dua hal, yang pertama terkait apa yang sudah dilakukan berkenaan keberadaan Demokrat diluar pemerintahan dan kedua terkait dinamika konflik internal berkaitan dengan ada kelompok tandingan.
“Karena jika partai Demokrat dihadapkan dengan persoalan konflik internal kinerja politik akan menjadi terhambat,” pungkasnya. (*)
