Bupati Ketapang Wajibkan Kepala Dinas Aktif Pantau Keluhan Warga di Media Sosial

KETAPANG, RUAI.TV – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang cepat, responsif, dan benar-benar melayani masyarakat dengan mewajibkan seluruh kepala dinas dan pejabat manajerial aktif memantau serta merespons keluhan warga di media sosial.

Penegasan itu ia sampaikan saat melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Jumat, 2 Januari 2026, di Pendopo Bupati Ketapang. Dalam sambutannya, Alexander Wilyo menekankan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah awal penataan birokrasi Ketapang di awal tahun 2026.

Ia menyebut birokrasi harus bergerak cepat dan tidak boleh berjarak dengan masyarakat, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat. “Ini adalah langkah awal kita untuk menata birokrasi, sekaligus langkah awal untuk membangun Ketapang. Pelantikan ini sudah melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Alexander Wilyo.

Bupati secara khusus menyoroti peran media sosial sebagai ruang utama masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan keluhan terhadap pelayanan publik. Ia meminta para pejabat tidak menunggu laporan resmi berjenjang, tetapi aktif melihat langsung dinamika yang berkembang di ruang digital.

“Di era digital ini kita harus bergerak cepat merespon masyarakat. Saya minta pejabat aktif di media sosial, melihat langsung keluhan masyarakat dan meresponnya. Jangan sampai kita tertinggal,” tegasnya.

Menurut Alexander Wilyo, kehadiran pejabat di media sosial merupakan bentuk tanggung jawab dan pelayanan publik. Ia ingin setiap kepala dinas memahami persoalan warga secara langsung, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah yang muncul.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi waktu di awal tahun. Alexander Wilyo menegaskan tidak ingin ada waktu yang terbuang tanpa kinerja nyata. Ia meminta seluruh jajaran birokrasi segera bergerak dan menunjukkan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.

“Di awal tahun 2026 ini saya tidak ingin ada waktu yang terbuang. Kita harus bergerak, karena rakyat Ketapang menunggu bukti nyata kerja kita,” katanya.

Bupati menilai bahwa berbagai keterbatasan yang dihadapi daerah tidak boleh menjadi alasan untuk bekerja lamban. Ia justru mendorong para pejabat berpikir kreatif dan inovatif, termasuk dalam merespons keluhan masyarakat yang muncul di media sosial.

“Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tetap kreatif dan inovatif walau dalam segala keterbatasan. Ketapang ini perlu perbaikan dalam segala lini, dan itu hanya bisa dilakukan jika pejabatnya mau berpikir out of the box, bukan berpikiran standar,” ujar Alexander Wilyo.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan perubahan paradigma birokrasi. Alexander Wilyo menolak keras pola pikir aparatur yang ingin dilayani. Ia menegaskan bahwa birokrasi Ketapang harus memiliki jiwa melayani dan hadir sebagai mesin pembangunan yang bekerja untuk rakyat.

“Kedepan, birokrasi Ketapang ini harus menjadi mesin pembangunan dan memiliki jiwa melayani, bukan dilayani. Saya tidak mau birokrasi Ketapang hari ini pongah dan sombong,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi, sikap tidak responsif akan dengan mudah terlihat oleh publik. Media sosial, menurutnya, menjadi cermin kinerja pemerintah daerah. Karena itu, pejabat harus menjadikan kritik dan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi, bukan ancaman.

Alexander Wilyo juga menekankan pentingnya kerja tim antarperangkat daerah. Ia mengingatkan bahwa seluruh pejabat merupakan satu tim besar dengan tujuan yang sama, yakni memajukan Kabupaten Ketapang. Ia meminta seluruh instansi saling mendukung dalam merespons persoalan masyarakat.

“Kita adalah satu tim besar dengan satu tujuan, memajukan daerah ini. Perangkat daerah harus bekerja bersama, saling mendukung dan saling menguatkan. Jangan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Bupati turut mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah dan titipan Tuhan, bukan hak pribadi. Ia meminta para pejabat menggunakan jabatan tersebut sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Jabatan ini adalah amanah, titipan Tuhan, bukan hak. Karena itu, gunakan jabatan ini sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Pada pelantikan tersebut, Alexander Wilyo melantik sejumlah pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Mereka yang dilantik antara lain Andreas Hardi, sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Donatus Franseda, sebagai Asisten Administrasi Umum; serta Absalon, sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Selain itu, Bupati juga melantik Maryadi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Darma, sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; Devy Harinda, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; serta Doni Andriawan, sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Nama lain yang turut di lantik yakni Edi Radiansyah, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Junaidi Firrawan, sebagai Inspektur; Satuki, sebagai Kepala Dinas Sosial; Marwan Nor sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah; serta Albertin Tri Kurniasih, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Di akhir sambutan, Alexander Wilyo mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang di lantik dan berharap momentum ini menjadi titik awal perubahan birokrasi Ketapang yang lebih responsif, adaptif, dan dekat dengan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan media sosial.

“Saya perlu bapak ibu semua di posisi-posisi itu. Mari kita jadikan momentum pelantikan ini untuk bekerja lebih baik demi Ketapang yang kita cintai,” pungkasnya.

Acara pelantikan tersebut di hadiri Wakil Bupati Ketapang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta pimpinan perangkat daerah se-Kabupaten Ketapang, sebagai simbol komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap keluhan masyarakat.