BOGOR – Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, Kalbar merupakan sebuah Provinsi yang sangat luas wilayahnya dan menjadi Provinsi keempat setelah Provinsi Papua, Provinsi Kaltim dan Provinis Kalteng tapi minim anggaran pembangunannya hanya sekitaran Rp 5,2 triliun. Saat ini, Provinsi Kalbar memiliki 12 Kabupaten dan 2 Kota, dan memiliki 174 Kecamatan, 109 Kelurahan dan 3.210 Desa.
“Wilayah kita luas, tapi anggaran pembangunannya hanya 5,2 triliun sehingga anggaran ini tidak memadai untuk membangun Provinsi Kalbar yang miliki luas wilayahnya 4 kali pulau Jawa,” kata Ria Norsan, Senin (29/4) dalam acara Seminar Hasil KKDN Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Perhananan TA. 2019 di Auditorium Unhan, Bogor.
Kemudian, Provinsi Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia juga dapat diakses melalui jalan darat. Dikatakannya, Provinsi Kalbar sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Provinsi di Kalbar namun dana pembangunan dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Kalimantan itu masih ditidak memadai.
“Anggaran kita hanya Rp 5,2 triliun untuk membangun wilayah yang luas. Anggaran ini sangat tidak memadai,” jelasnya.
Kedepan, pembangunan ini akan menjadi fokus, maka saat ini Pemprov Kalbar sedang melakukan kajian atau mempersiapkan untuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR).
“Mudah-mudahan, Tahun Kedua kami menjabat sebagai Gubernur dan Wagub Kalbar, proses Pemekaran PKR dapat terwujud,” tuturnya.
Dijelaskannya, kalau Provinsi Kalbar sudah memiliki 2 Provinsi, maka fokus pembangunan akan menjadi fokus pembangunannya di wilayah masing-masing. Dijelaskannya, materi-materi yang disampaikan pihak Unhan itu sangat bagus sekali, dan di Provinsi Kalbar yang akan dan mungkin harus diwaspadai adalah perang semesta dengan negara lain yang akan menguasai Provinsi Kalbar terkait Sumber Daya Alam.
“Sumber daya alam Kalbar menjadi Incaran negara lain untuk dikuasai,” ujarnya.
Kemudian, Provinsi Kalbar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak guna mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian, dan Sumber daya alam yang ada agar selalu dikelola dan dijaga dengan baik demi keberlangsungan kehidupan masyarakat kedepan.
“Guna mengelola dan menjadi sumber daya alam yang ada yang diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat meliputi penyiapan kawasan strategis Provinsi dan membangun hilirisasi idustri,” ingatnya.
Sesuai RTRW Provinsi Kalbar (Perda Nomor 10 Tahun 2014) Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan: Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata; Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri; Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri; Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri; Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan; Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan.
Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri; Kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan; Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan; Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan; Kawasan Manismata-Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; dan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata. (Red).
