Arsip

Sekjen MADN Usul Rumah Aspirasi bagi Rakyat

Sekjen MADN, Yakobus Kumis menyampaikan usulan agar Gubernur Kalimantan Barat membangun rumah Aspirasi bagi masyarakat. (Foto/ruai.tv)
Advertisement

PONTIANAK, RUAI.TV – Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, mengajak Gubernur Kalimantan Barat membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyampaikan usulan itu dalam dialog dan doa bersama di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (1/9/2025).

Yakobus menilai rakyat perlu wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi. Ia menyebut gagasan membentuk “rumah aspirasi” bisa menjadi jalan tengah agar suara mahasiswa, kelompok masyarakat, maupun organisasi bisa langsung tersampaikan ke pemerintah daerah.

“Lalu tolong Bapak Gubernur, Bapak sebagai pemimpin daerah, bikin kesempatan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi. Misalnya rumah aspirasi, Bapak buatlah. Nanti setiap bulan, silakan anak mahasiswa menyampaikan. Atau kelompok mana, silakan datang,” kata Yakobus Kumis.

Advertisement

Ia menekankan rumah aspirasi tidak akan merugikan pemerintah. “Paling kasih mereka makan berapanya. Misalnya 100 orang, 50 orang menyampaikan aspirasi. Ditampung Bapak ada tim yang ini, tampung aspirasi rakyat. Itu penting untuk menyambung komunikasi, sehingga informasi tidak tertutup,” ujarnya.

Yakobus juga berharap rumah aspirasi menciptakan hubungan akrab antara pemimpin dan masyarakat. “Masalah pemimpin dengan rakyatnya itu kita akrab, Bapak. Silaturahmi jalan terus dengan adanya rumah aspirasi itu,” tambahnya.

Menanggapi saran tersebut, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyatakan dukungan. Ia mengaku sudah memikirkan langkah teknis agar rumah aspirasi bisa segera terealisasi.

“Ini sedang kita pikirkan. Nanti kita cari tempat di mana, atau cari gedung yang bisa digunakan untuk kita berkumpul,” kata Norsan.

Dialog dan doa bersama di Balai Petitih ini mempertemukan berbagai unsur masyarakat. Usulan rumah aspirasi dari MADN membuka diskusi baru tentang cara memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat Kalbar.

Advertisement