PONTIANAK, RUAI.TV – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan resmi melantik dan memutasi sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalbar, Jumat (6/12/2026). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 800.1.3.3.22/29/BKD Tahun 2025 tanggal 24 November 2025.
Sebanyak 26 pejabat bergeser dari posisi lama ke jabatan baru. Perombakan ini menyentuh hampir seluruh sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan, hingga birokrasi layanan publik.
Berikut daftar pejabat yang mengalami pergeseran jabatan:
- Dra. Natalia Karyawati, ME
Dari Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan → Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. - F. Zeno, S.STP
Dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan → Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. - Drs. Sugeng Hariadi, MM
Dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan → Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. - Windy Prihastari, S.STP., M.Si
Dari Kepala Dispora dan Pariwisata → Kepala Badan Pengembangan SDM. - Marjani, SE., M.Si
Dari Kepala BPSDM → Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. - Drs. Ignasius Ik, SH., M.Si
Dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan → Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. - Heronimus Hero, SP., M.Si
Dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan → Asisten Perekonomian dan Pembangunan. - Dini Eka Wahyuni, S.STP., M.T
Dari Kepala Biro Umum → Kepala Biro Organisasi. - Medya Yanuar Abdullah, S.Sos., M.Si
Dari Kepala Biro Organisasi → Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. - Ir. Mulyadi, M.Si
Dari Kepala Biro Kesra → Kepala Biro Administrasi Pembangunan. - Damianus Kans Pangaraya, ST., M.Sc
Dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan → Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. - Yosafat Triadhi Andjioe, ST., MM
Dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat → Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Ekonomi. - Christianus Lumano, SE., M.Si
Dari Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Ekonomi → Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. - Dra. Linda Purnama, M.Si
Dari Asisten Pemerintahan dan Kesra → Kepala Bappeda. - Dra. Mahmudah, MM
Dari Kepala Bappeda → Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. - Drs. Ahmad Priyono, MM
Dari Kepala BKAD → Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. - Drs. Hermanus, M.Si
Dari Kepala Disnakertrans → Kepala Dinas Perhubungan. - Y. Anthonius R, SE., M.Si
Dari Kepala Dinas Perhubungan → Asisten Pemerintahan dan Kesra. - Mohammad Bari, S.Sos., M.Si
Dari Kepala Bapenda → Kepala Badan Kesbangpol. - Drs. Manto, M.Si
Dari Kepala Kesbangpol → Kepala Dinas Ketahanan Pangan. - Ir. Herti Herawati, MMA
Dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan → Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. - Ir. Florentinus Anum, M.Si
Dari Kepala Dinas TPH → Kepala Dinas Koperasi, UKM. - Sefpri Kurniadi, S.STP
Dari Kepala Badan Pengelola Perbatasan → Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan SDM. - Drs. Alexander Rombonang, MMA
Dari Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan SDM → Kepala Badan Pengelola Perbatasan. - dr. Eko Rustianto Suhardiman, Sp.B., M.Si.Med
Dari Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Soedarso → Wakil Direktur Penunjang RSUD Soedarso. - dr. Batara Hendra Putra Sianipar
Dari Wakil Direktur Penunjang RSUD Soedarso → Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
Pelantikan 26 pejabat tinggi pratama itu berlangsung tanpa kehadiran Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.
Dalam arahannya, Gubernur Kalbar Ria Norsan menekankan bahwa mutasi dan rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi untuk memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ria Norsan meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia menegaskan bahwa penempatan posisi baru tidak dilakukan secara asal, tetapi melalui proses job fit, asesmen, serta mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Undang-Undang ASN.
“Semua proses berlangsung profesional. Jabatan tidak ditetapkan berdasarkan suka atau tidak suka, tetapi melalui penilaian objektif dan prosedur yang berlaku,” tegas Ria Norsan.
Ia juga menyampaikan bahwa penyegaran organisasi akan terus dilakukan secara berkala. Enam bulan ke depan, Pemprov Kalbar kembali melakukan evaluasi untuk memastikan setiap pejabat berada pada posisi yang paling tepat sesuai kapasitas dan kebutuhan organisasi.
“Seluruh pejabat Eselon II berkinerja baik, namun organisasi harus tetap dinamis. Rolling dan evaluasi akan terus dilakukan,” ujarnya.
Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan memiliki konsekuensi moral kepada masyarakat.
“Tugas Saudara bukan hanya mandat pemerintahan, tetapi amanah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Laksanakan dengan integritas dan komitmen pelayanan publik,” tandasnya.
