JAKARTA, RUAI.TV – Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan RI, Paolus Hadi, anggota DPR RI dari Dapil Kalbar 2 menyampaikan sejumlah kritik dan masukan terkait kebijakan kehutanan, khususnya yang berdampak pada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.
Ia menyoroti keterbatasan solusi konkret bagi masyarakat sekitar hutan, terutama dalam program perhutanan sosial.
Menurutnya, masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan hutan sering kali beralih ke usaha perkebunan sawit karena dinilai lebih menguntungkan meski tidak sesuai regulasi.
“Selama ini program perhutanan sosial terkesan hanya memberi mainan saja. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, bahkan sebelum Indonesia merdeka, akhirnya memilih usaha lain seperti sawit. Ini karena mereka tidak di berikan alternatif yang strategis untuk menopang ekonomi mereka,” ujarnya, Kamis 23 Januari 2025.
Bupati Sanggau dua periode ini juga mempertanyakan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat adat di kawasan hutan. Menurut data yang ia baca, hanya enam kelompok masyarakat adat di seluruh Indonesia yang masuk dalam program kehutanan sosial.
“Apakah memang masyarakat adat hanya enam kelompok? Atau ada kaitannya dengan keterbatasan anggaran, atau malah mereka dimarginalkan?” tanyanya.
Lebih lanjut, Paolus menyoroti isu perdagangan karbon yang potensial memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat yang menjaga hutan. Namun, ia menyayangkan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan hutan sering kali menjadi kelompok termiskin.
“Perdagangan karbon adalah peluang besar, tapi bagaimana masyarakat hutan bisa menikmati hasilnya? Mereka yang menjaga hutan justru hidup dalam kemiskinan. Banyak fasilitas umum pun tidak tersedia bagi mereka,” tegasnya.
Paolus juga meminta laporan terkini mengenai upaya pelepasan status kawasan hutan untuk masyarakat yang tinggal di dalamnya agar mereka dapat memiliki hak atas tanah, seperti sertifikat.
“Dulu, sebagai Bupati Sanggau, saya pernah mengajukan pelepasan status kawasan hutan. Tapi kenyataannya, yang di ajukan lain, yang di setujui lain. Sampai hari ini, progresnya seperti apa?”
Paolus mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengelolaan kawasan seperti PIK 2 di Kalimantan. Ia menegaskan perlunya perlakuan yang adil terhadap masyarakat Kalimantan dalam pengelolaan hutan.
“Jika kawasan PIK 2 bisa di permudah, kami juga minta hal yang sama untuk Kalimantan. Mohon kehati-hatian dan keadilan dalam setiap kebijakan,” pungkasnya.
Rapat kerja ini menjadi forum penting untuk menggugah perhatian pemerintah terhadap kehidupan masyarakat di kawasan hutan dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat.
