JAKARTA, RUAI.TV – Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) melontarkan kritik keras terhadap rencana pemerintah yang akan memusatkan ekspor komoditas strategis, termasuk sawit, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kebijakan tersebut dinilai berisiko besar karena membuka ruang monopoli perdagangan dan mengancam keberlangsungan petani sawit di seluruh Indonesia.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menegaskan bahwa rancangan kebijakan ini dapat mengubah secara mendasar struktur perdagangan sawit nasional. POPSI melihat potensi munculnya praktik rente ekonomi, penguasaan rantai ekspor oleh kelompok tertentu, serta keterlibatan elite yang dekat dengan kekuasaan.
Darto juga menyoroti minimnya pelibatan petani dalam pembahasan kebijakan strategis tersebut. Ia menilai pemerintah mengabaikan suara kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional.
“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” tegasnya melalui siaran pers, Rabu (20/5).
POPSI mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kesalahan masa lalu, khususnya praktik tata niaga cengkeh pada era Orde Baru melalui BPPC yang kala itu dikendalikan kelompok tertentu. Kebijakan tersebut berdampak pada hilangnya kebebasan petani dalam menjual hasil panen, anjloknya harga di tingkat petani, serta berkembangnya praktik rente yang merusak industri secara jangka panjang.
“Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite,” ujar Darto.
POPSI menilai terdapat sejumlah kesamaan antara pola lama tersebut dengan rencana tata kelola ekspor sawit saat ini. Penunjukan satu pintu ekspor melalui BUMN berpotensi menciptakan monopoli jalur perdagangan yang menghilangkan kompetisi sehat. Dalam situasi ini, pelaku usaha kehilangan akses langsung ke pasar global.
Selain itu, pemerintah dinilai akan memegang kendali besar atas harga dan volume ekspor, mulai dari penentuan waktu hingga harga referensi. Kondisi tersebut dinilai rawan disalahgunakan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar.
POPSI juga menolak penggunaan dalih kepentingan nasional sebagai pembenaran pembentukan monopoli baru. Organisasi ini menilai pendekatan tersebut justru membuka peluang besar bagi praktik rente ekonomi dan elit capture, terutama dalam penentuan kuota, akses ekspor, hingga penunjukan agregator perdagangan.
Dampak paling besar, menurut POPSI, akan dirasakan langsung oleh petani. Ketika akses pasar menyempit dan jumlah pembeli berkurang, posisi tawar petani melemah dan harga tandan buah segar (TBS) berisiko ditekan.
“Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani,” kata Darto.
POPSI menegaskan bahwa industri sawit saat ini jauh lebih kompleks dibanding komoditas lain di masa lalu. Sawit telah terintegrasi dengan pasar global yang menuntut transparansi, traceability, dan standar keberlanjutan yang ketat. Sentralisasi ekspor dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan pasar internasional dan mendorong pembeli beralih ke negara lain.
Kondisi tersebut dapat berujung pada hilangnya premium pasar, meningkatnya biaya pembiayaan, serta penurunan daya saing Indonesia di tingkat global. Bahkan, investor internasional berpotensi menilai kebijakan ini sebagai bentuk intervensi pasar berlebihan yang memicu ketidakpastian.
Di sisi lain, perusahaan sawit nasional juga terancam kehilangan akses langsung ke pembeli internasional, sehingga harus bergantung pada satu jalur perdagangan. Situasi ini berpotensi menurunkan efisiensi, meningkatkan biaya logistik, dan memperbesar kebutuhan modal kerja.
POPSI turut mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat memperlemah posisi Indonesia dalam menghadapi regulasi global seperti EUDR dari Uni Eropa, yang menuntut tata kelola rantai pasok yang transparan dan dapat diaudit.
Sebagai langkah antisipasi, POPSI mendesak pemerintah melakukan evaluasi terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, koperasi, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
Organisasi ini juga menekankan sejumlah syarat penting jika kebijakan tetap dilanjutkan, antara lain mencegah monopoli perdagangan, menutup ruang praktik rente, menjamin perlindungan harga bagi petani, memastikan transparansi tata niaga, menjaga daya saing global, serta mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi.
“Kalau kebijakan ini tetap dijalankan, maka pemerintah harus memastikan sawit tidak jatuh menjadi alat monopoli baru yang hanya menguntungkan segelintir elite,” tutup Darto.
