PONTIANAK, RUAI.TV – Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang jatuh pada 17 Maret 2026 menjadi momentum bagi Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat untuk kembali menuntut pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.
Ketua Pelaksana Harian PW AMAN Kalimantan Barat, Tono, menyampaikan desakan kepada Presiden serta DPR RI agar segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Menurutnya, regulasi tersebut sangat penting sebagai payung hukum guna melindungi wilayah serta hak hidup masyarakat adat di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.
“Presiden dan DPR RI perlu segera mengesahkan UU Masyarakat Adat agar ada kepastian hukum bagi masyarakat adat atas wilayah, identitas, dan kehidupan mereka,” kata Tono kepada ruai.tv, Selasa (17/3/2026).
Tono menjelaskan, sejumlah langkah pengakuan terhadap masyarakat adat sebenarnya telah berjalan di Kalimantan Barat.
Hingga kini tercatat delapan Peraturan Daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, 55 Surat Keputusan pengakuan dari kepala daerah tingkat kabupaten, serta 32 Surat Keputusan penetapan Hutan Adat yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan.
Meski demikian, berbagai persoalan masih terus terjadi. Tono menilai konflik wilayah adat, perampasan lahan, serta kriminalisasi terhadap masyarakat adat masih berlangsung. Situasi tersebut melibatkan perusahaan maupun kebijakan negara melalui penetapan Proyek Strategis Nasional.
“Di Kalimantan Barat masih terjadi perampasan wilayah adat dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, baik oleh perusahaan maupun melalui kebijakan negara,” ujarnya.
PW AMAN Kalbar juga menyoroti pemasangan plang yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di sejumlah wilayah. Menurut Tono, banyak plang justru terpasang di kebun serta lahan yang selama ini dikelola masyarakat.
“Kami meminta Presiden menghentikan dan mengevaluasi tindakan Satgas PKH karena banyak plang terpasang di kebun dan lahan milik masyarakat,” tegasnya.
Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara tahun ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan masyarakat adat mempertahankan ruang hidup masih berlangsung hingga kini.
