WALHI: Pernyataan Wiranto Wujud keberpihakan Negara kepada Korporasi Pembakar Lahan

PONTIANAK – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat menilai pernyataan Menko Politik, Hukum dan Keamanan RI, Wiranto menuduh peladang penyebab kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan petaka asap adalah bentuk pembelaan kepada perusahaan sawit dan HTI pembakar lahan. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat pemerintah dan aparat penegak hukum tengah berupaya melakukan langkah penegakan hukum kepada sejumlah perusahaan pembakar hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

“Pernyataan Wiranto jelas kontradiktif dengan langkah penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan yang saat ini sedang berproses. Pada sisi lain, saat pernyataan tersebut disampaikan, masyarakat peladang di daerah justeru telah memasuki musim menanam padi atau menugal. Bahkan ada di antara lahan ladang masyarakat yang telah ditumbuhi padi maupun jenis tanaman ladang lainnya,” tegas Anton P. Widjaya, Direktur WALHI Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, Anton menilai bahwa pernyataan Wiranto harusnya tidak menyesatkan, karenanya apa yang telah disampaikan perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas khususnya kepada kaum tani yang mempraktikkan kearifan lokalnya sebagaiman juga dilindungi Undnag-undang. Tuduhan sepihak kepada peladang sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan tidak tepat sehingga harus dihentikan.

“Apa yang disampaikan beliau kami nilai justeru menegaskan keberpihakan Wiranto melalui institusi yang dipimpinnya kepada korporasi dan para penjahat lingkungan, serta mengerdilkan inisiatif negara menegakkan hukum lingkungan kepada perusahaan pembakar hutan dan lahan,” ujar Anton.

Anton menambahkan, menjadikan pihak perusahaan sebagai bapak asuh para peladang dalam mengolah lahan pertanian untuk mengalihkan praktik berladang dengan cara bakar merupakan bentuk kegagalan negara dalam mengakui dan menghormati kearifan lokal masyarakat adat dalam budidaya pertanian asli yang merupakan praktik pertanian turun temurun yang digeluti komunitas-komunitas masyarakat adat.

Sebelumnya mengutif dari pernyataan Wiranto yang terbit di VIVAnews.com pada Jumat, 13 September 2019 | 23:23 WIB, berjudul “Kebakaran Hutan, Wiranto: Gara-gara Peladang”. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengklaim pemerintah punya sejumlah upaya dan solusi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air. Salah satunya dengan membuat para peladang tak lagi membakar lahan untuk membuka lahan ataupun membuat pupuk.

“Karena mereka berladang, di situ peladang dengan cara bakar itu kami akan alihkan peladang tanpa bakar. Kami meminta para korporasi jadi bapak asuh untuk berikan pelatihan dalam membuka lahan, tidak dengan bakar,” ujar Wiranto saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 13 September 2019.

Menurut Wiranto, itu yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karhutla sering terjadi lantaran salah satu faktornya, masyarakat yang notabene peladang sering membuka lahan dengan cara membakar.

Tradisi tersebut, ungkap Wiranto, ternyata sudah turun temurun dilakukan. Sisa abu pembakaran bisa menjadi pupuk bila disirami hujan yang turun.

“Tapi ternyata tidak cukup untuk bisa penuhi peladang yang jumlahnya banyak. Tadi juga dilaporkan masih ada peladang yang notabene masyarakat miskin,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana menyediakan alat-alat berat untuk para peladang membuka lahannya. Akan tetapi, cara tersebut belum dilakukan dalam waktu dekat.

Untuk sementara, lanjut Wiranto, pemerintah segera memasukkan mereka menjadi pasukan Mandala Agni, pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan.

“Tentu dapat intensif dapat gaji dan mereka hidup dari situ, daripada berladang dengan cara membakar, lebih baik mereka menjadi pasukan pemadam kebakaran yang mendapat gaji itensif yanf bisa mencukupi hidup mereka,” kata Wiranto. (Red).