SUKADANA, RUAI.TV – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menggelar Exit Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat di Ruang Rapat Bupati Kayong Utara, Rabu (13/3).
Pertemuan ini menjadi forum evaluasi atas hasil pemeriksaan yang telah berlangsung selama 25 hari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Exit Meeting ini dipimpin oleh Pengendali Teknis Pemeriksaan Interim LKPD Kayong Utara Tahun 2025, Adi Satrianingtyas, dan dihadiri oleh Ketua Tim Pemeriksa Aditya Harigama beserta tiga anggota Tim Pemeriksa BPK Kalbar.
Dari pihak Pemkab Kayong Utara, hadir langsung Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, S.Sos., M.Si., didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Kayong Utara, Kepala Badan Keuangan Daerah, serta Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Dalam pemaparannya, Adi Satrianingtyas menyampaikan sejumlah temuan hasil pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa aspek yang menjadi sorotan meliputi transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efisiensi anggaran, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.
Temuan ini menjadi dasar bagi BPK dalam memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pemkab Kayong Utara agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK Kalimantan Barat atas kerja keras dan profesionalismenya selama proses pemeriksaan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berkontribusi dalam mendukung pemeriksaan ini.
Lebih lanjut, Romi menegaskan bahwa Exit Meeting ini bukan sekadar akhir dari proses audit, melainkan awal dari langkah-langkah perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
“Kami akan memastikan setiap OPD menjalankan proses anggaran secara akurat dan sesuai aturan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi prioritas agar anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Romi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya konsistensi dan koordinasi dalam pengelolaan anggaran di setiap OPD. Ia mengingatkan bahwa setiap tahapan administrasi keuangan harus berjalan sesuai regulasi agar tidak terjadi ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Pemkab Kayong Utara juga akan memperkuat pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
