PONTIANAK, RUAI.TV – Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan satu hal penting yakni; hutan adat bukan lagi hutan negara. Putusan yang dibacakan pada 16 Mei 2013 itu bersifat final dan mengikat, sekaligus mengoreksi substansi Undang-Undang Nomor 41 ...
BENGKAYANG, RUAI.TV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang terus menegaskan pentingnya payung hukum bagi masyarakat adat, wilayah adat, serta hutan adat melalui implementasi Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Perda PPMHA) Nomor 4 Tahun 2019. ...
PONTIANAK, RUAI.TV – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Barat segera membentuk Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat. Regulasi ini dinilai sangat penting dan telah lama dinantikan oleh komunitas adat sebagai payung hukum yang menjamin perlindungan, pemberdayaan, ...
MELAWI, RUAI.TV – Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Pelaksana Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Melawi menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas usulan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di dua desa. Diskusi berlangsung di Convention Hall Kantor Bupati Melawi pada ...