28 september lalu kpu provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan pemenang pemilukada kalbar tahun 2012. Bagi kandidat yang merasa keberatan atas hasil pemilukada dapat mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi tiga hari setelah penetapan pemenang pemilukada. ...

Komisi pemilihan umum provinsi Kalimantan Barat sudah menetapkan pasangan nomor urut satu Cornelis-Christiandy sebagai pemenang pemilukada kalbar tahun 2012. Pelantikan gubernur dan wakilgubernur kalbar terpilih periode 2013-2018 selanjutnya menjadi hak dan kewenangan dprd provinsi kalbar. ...

  Tahapan pemilihan umum kepala daerah kalbar saat ini mulai¬† memasuki masa rekapitulasi perolehan suara. Rekapitulasi perolehan suara akan dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. ...

Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan barat tahun 2012 sudah berlangsung 20 september lalu. Pada pemilukada kalbar, masih didapati pemilih yang tidak memberikan hak suaranya atau golput. ...

Panitia pengawas pemilihan umum provinsi kalimantan barat akan melakukan penghitungan cepat perolehan suara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur kalbar. Hasil penghitungan akan dijadikan data pembanding dengan hasil penghitungan yang dilakukan kpu provinsi kalbar. ...

di masa kampanye hampir di setiap ruas jalan di kota Pontianak, dihiasi baliho masing-masing kandidat pemilukada kalbar 2012. namun sangat disayangkan, masih didapati pemasangan baliho yang melanggar aturan ...

Wakil wali kota pontianak Paryadi, mendatangi sekretariat panitia pengawas pemilu kota pontianak rabu [12/9] siang. Kedatangan tersebut, untuk memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatan paryadi sebagai pejabat negara dalam kampanye salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur kalbar. ...

Pelibatan anak secara sengaja pada kampanye pemilihan umum dapat di sanksi pidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Karena itu, pasangan calon gubernur dan calon wakil guberur kalbar diminta tidak melibatkan anak selama masa kampanye berlangsung. ...

Sesuai undang-undang RI nomor 32 tahun 2004, dana kampanye pasangan calon tidak boleh disokong dari pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Dana kampanye masing-masing pasangan calon diverifikasi oleh kantor akuntan publik. ...