PONTIANAK, RUAI.TV – Tahun politik kembali tiba. Genderang menjelang pemilu 2024 menggema dan mengisi berbagai ruang diskusi publik. Bersamaan dengan menjelang momentum tersebut yang akan digelar pada 14 Februari 2024, Walhi Kalimantan Barat telah usai menggelar pertemuan empat tahunan yakni Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup X Walhi Kalimantan Barat tahun 2023 yang berlangsung tanggal 15-16 Januari 2024.
Pada forum tertinggi organisasi yang dihadiri Direktur Eksekutif Nasional Walhi dan Ketua Dewan Nasional Walhi, sebanyak 12 pimpinan anggota lembaga, sejumlah anggota individu, serta personil eksekutif daerah telah menghasilkan sejumlah keputusan organisasi, termasuk terpilihnya fungsionaris Walhi Kalbar.
Melalui PDLH X yang mengangkat tema “Menggalang Suara Rakyat untuk mengawal Keadilan Ekologis” ini, Hendrikus Adam yang semula sebagai Kadiv Kajian dan Kampanye terpilih sebagai Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat Periode 2023-2027 menggantikan Nikodemus Ale yang menjadi direktur pada periode sebelumnya (2019-2023).
Selain itu, forum PDLH X yang di gelar bertempat di Aula Asrama Santo Bonaventura di Jalan Sepakat 2 Kota Pontaiank ini juga memilih Dewan Daerah (DD) Walhi Kalimantan Barat Periode 2023-2027 diantaranya Trifonia Erny (Ketua) yang saat ini juga sebagai Direktur Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Jumadi Asnawi, Rahmawati, Boni dan Jodia Sekar F.A. Kelimanya menggantikan DD Walhi Kalbar periode sebelumnya yakni Ansilla Twiseda Mecer (Ketua), Diana Febriani dan Agapitus.
Tantangan LH kedepan
Krisis iklim merupakan permasalahan aktual yang tengah dan terus dihadapi warga di berbagai belahan dunia saat ini. Selain sebagai dampak, persoalan lingkungan hidup global ini juga berpotensi menjadi penyebab kian kompleksnya krisis sosial-ekologis di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat.
Anomali kondisi cuaca ekstrem yang kerap menandai fenomena krisis ekologis. Bencana banjir yang kini kembali terjadi pada sejumlah daerah, longsor dan puting beliung serta kekeringan berujung rawan karhutla di areal gambut kerap terjadi tanpa upaya pemulihan serius.
Selain krisis iklim, perdagangan karbon dengan inisiatif ‘kamuflase hijau’, ekstraksi sumberdaya alam maupun deforestasi yang berlangsung lama diiringi bencana ekologis banjir serta praktik perusakan daerah aliran sungai melalui pertambangandengan limbah yang dihasilkan maupun karena terkontaminasi limbah zat kimia beracun untuk peningkatan produktivitas perkebunan menjadi persoalan sekaligus tantangan selama ini.
Tantangan lainnya ke depan dari sektor energi adalah dengan wacana dan rencana pendirian tapak pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat. Ditengah alpanya optimalisasi penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi listrik, maka pendirian PLTN merupakan ‘jalan sesat’ yang mestinya tidak dipaksakan.
“Atas berbagai tantangan lingkungan hidup ke depan, maka kepada pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang kelak akan terpilih agar menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan dan hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggungjawab atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan” ungkap hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat.
Lebih lanjut, Hendrikus Adam meminta agar pemerintah bersama para promotor PLTN tidak memaksakan pendirian PLTN di Kalimantan Barat.
“Selain itu, dengan tegas kami meminta agar kandidat Presiden dan Wakil Presiden manakala terpilih untuk menghentikan dan tidak memaksakan pendirian PLTN di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat” tegas Hendrikus Adam.
Adam juga meminta agar jangan ada lagi intimidasi dan rasa takut dialami petani (peladang) yang mengusahakan pemenuhan hak atas pangannya secara berdaulat. Terlebih selama ini, proyek perkebunan pangan (food estate) yang dinarasikan sebagai solusi atas masalah pangan justeru gagal dan bermasalah.
“Kami berharap negara hadir memastikan pemulihan lingkungan hidup di Kalimantan Barat secara nyata dan tanpa meneruskan praktik perusakan massaif melalui perizinan konsesi berbasis hutan dan lahan” pinta Boni, Dewan Daerah Walhi Kalimantan barat.
Walhi Kalbar, Rumah Gerakan yang Progressif
Kompleksnya dinamika dan persoalan lingkungan hidup menghendaki adanya upaya bersama untuk memastikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dijauhkan dari praktik ekstraksi sumberdaya alam semaunya.
Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang memiliki kewenangan dalam memastikan pengaturan keselamatan rakyat dan sumberdaya alam selama ini belum dapat diharapkan sepenuhnya. Bahkan melalui legitimasi izin pemerintah, sejumlah wilayah berhutan dan berperan sebagai kawasan tangkapan air justeru mengalami eksploitasi yang membuahkan daya rusak selama ini.
Karenanya Walhi Kaimantan Barat sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil memastikan akan terus terlibat dan berlawan dalam melakukan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia terhadap berbagai prakik buruk konsesi dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat maupun lingkungan hidup.
“Menuju Walhi sebagai rumah gerakan advokasi dan kampanye lingkungan hidup yang progresif di Kalimantan Barat, kami mengharapkan dukungan banyak pihak yang berkehendak baik memperjuangkan pembelaan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, termasuk kepada rekan-rekan jurnalis” harap Hendrikus Adam.
Lebih lanjut Adam mengharapkan agar ke depan Walhi Kaimantan Barat bersama jejaring seperti kalangan akademisi, kelompok pecinta alam (KPA), Jurnalis media, Kelompok perempuan dan pemuda, CSO dan lainnya dapat berkolaborasi dan bergerak bersama memperkuat gerakan penyelamatan lingkungan hidup dan rakyat.
“Sebagai rumah gerakan advokasi, Walhi mengajak segenap komponen untuk memastikan negara hadir memastikan keberpihakan dan kewajiban asasinya untuk keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Walhi membuka diri untuk menjadi ruang koordinasi dan konsolidasi” tambah hendrikus Adam.
“Tentunya menjadi tugas kita bersama untuk memastikan menjaga dan menyelamatkan sumberdaya alam dan lingkungan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi” tambah Boni.
Lebih lanjut disampaikan Boni, ke depan diharapkan dapat mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat terutama terhadap perempuan dan kelompok rentan seperti kalangan disabilitas dan anak-anak.
“Selain itu, Walhi kedepan diharapkan menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan keadilan ekologis” harap Boni.
