Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan Pontianak pun mengalami penurunan, dalam kurun tiga tahun terakhir. Kini berada di posisi 4,45 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi Kalimantan Barat dan nasional, sebesar 6,71 persen dan 9,36 persen.
“Target angka kemiskinan tahun 2025 antara 4,28 – 4,30 persen. Untuk itu perlu perencanaan program dan kegiatan yang tepat, dengan kolaborasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada di angka 8,92 persen. Targetnya turun menjadi 7,80-9,45 persen di tahun 2025. Demikian halnya inflasi yang kini berada di 2,09 persen, diharap berada di range dua sampai empat persen.
“Saya harapkan forum ini mampu menentukan skala prioritas dari yang prioritas, sehingga dengan keterbatasan anggaran, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik, dan berdampak positif untuk masyarakat dan Kota Pontianak,” harapnya.
Ani Sofian pun menekankan perangkat daerah, untuk mengakomodir hasil Musrenbang. Pagu indikatif organisasi perangkat daerah (OPD), disusun dengan asumsi mampu menampung aspirasi masyarakat (asmas), sesuai dengan rancangan rencana kerja.
“BAPPEDA kawal proses perencanaan yang mengakomodir asmas. BKAD juga harus mengawalnya dalam penganggaran, sedangkan Inspektorat saya minta untuk mengevaluasi seberapa besar aspirasi masyarakat diakomodir dan dilaksanakan, oleh perangkat daerah,” tegasnya. (RED)
