KAPUAS RAYA – Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu pagi,(5/9/2018) sejumlah janji kampanye sudah menanti Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Sutarmidji -Ria Norsan, Salah satunya adalah Pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang wilayahnya terdapat di wikayah Timur Kalbar.
Salah satu penantian tersebut dari Perhimpunan Pemuda (Permuda) Kapuas Raya yang mengingatkan kembali janji Sutarmidji – Ria Norsan selama berkampanye. Dimana salah satu program prioritas Midji – Norsan setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar adalah merealisasikan Pemekaran Kapuas Raya minimal dalam tiga tahun masa kerjanya kantor Gubernur dan DPRD Kapuas Raya sudah berdiri.
Janji kampanyenya itu bukan hanya terucap di mulut Mijdji-Norsan saja melainkan sudah terekam dan diliput serta dimuat di sejumlah media massa.
Pemekaran Daerah di Kalbar, khususnya merealisasikan Kapuas Raya merupakan salah satu isu yang paling sering digaungkan dan menjadi perdebatan panas oleh para peserta pilkada 2018 lalu.
Sehingga pemuda Kapuas Raya meminta jangan sampai Pemekaran tersebut hanya sekedar kecap manis untuk mendulang suara saja, namun setelah jadi malah di lupakan.
“Kami akan kawal janji Pak Midji soal Pemekaran itu. Karena itu program perioritas beliau. Bahkan beliau sempat mengatakan bahwa untuk memekarkan Kapuas Raya itu tidak sulit. Jadi janji itu yang kami nantikan realisasinya,” jelas Kordinator Presidium Permuda Kapuas Raya Giat Anshorrahman.
Setelah itu dirinya menambahkan menjadi keharusan pemerintah Kalbar untuk mendukung pemekaran Kapuas Raya tersebut. Karena Kapuas Raya sendiri merupakan idaman dari masyarakat di Timur Kalbar.
Kapuas raya bisa saja terealisasi, asalkan semua pihak yang ada tidak egois. Untuk kepentingan rakyat menurutnya perlu semua meredam egoisme dimasing-masing pihak.
“Kami nilai Pilkada kemarin tidak ada calon yang menolak Kapuas Raya, nah itu bisa dikolaborasikan gagasan-gagasannya dengan lawan pada saat Pilkada lalu atau Gubernur periode lalu,” tambah Giat.
Dengan direalisasikan Provinsi Kapuas Raya akan berdampak baik bagi pembangunan di lima kabupaten/kota yang sekarang masih dinilai tertinggal. Dengan adanya pemekaran daerah maka daerah timur akan mengalami percepatan di bidang pembangunan.
Tidak ada alasan pemekaran kapuas raya tidak terealisasi, jika berbicara moratorium dari pemerintah pusat maka yang patut dipertanyakan kenapa beberapa daerah bisa dimekarkan disaat moratorium masih berjalan.
“Kita ingin lihat kesungguhan para elit politik kita dalam menepati janji. Pemekaran ini persoalan ada atau tidak keinginan pemerintah untuk memekarkan. Tentu yang tau cara atau metode kepala daerah itu sendiri,” tegasnya.
Kembali dirinya tegaskan bahwa pihaknya akan tetap menagih janji program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang baru saja dilantik. Dirinya meminta jangan sampai mereka mengkhianati masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan dan memilih mereka.
“Sudah saatnya Politikus menjadi Negarawan. Dengan merealisasikan janji-janji pada saat kampanye,” tegas giat kembali.
Tinggal bagaimana kordinasi Provinsi ke daerah yang akan menjadi calon ibu kota Kapuas Raya dalam hal teknis dan sebagainya yang dibutuhkan dalam merealisasikan Provinsi Kapuas Raya.
Namun perlu juga dipikirkan di dalam pemekaran Kapuas Raya adalah bagaimana pemerintahnya ini berjalan dengan tujuan pemekaran dan menetapkan potensi Sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan untuk pendapat daerah nantinya.
“Kami beberapa kali mengundang dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun elit partai terkait Kapuas Raya ini. Kita tentu sebagai pemuda tidak boleh diam masalah ini, niat baik tentu harus disambut baik. Rencanya jika pak Pubernur baru bersedia kami akan mengundang beliau pada diskusi pemekaran,” tutupnya.(Red)
