Cendekiawan Dayak Nasional
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (DPN-ICDN), Willy Midel Yoseph, menjelaskan, keberadaan ICDN ditengah pembangunan oleh presiden Joko Widodo harus memberikan kontribusi nyata.
Ia juga mengajak seluruh pengurus ICDN agar terus mempersiapkan kader dayak agar bisa setara dengan suku lainnya di NKRI ini. Hal itu sesuai dengan Visi Misi ICDN agar bisa mempersiapkan diri melalui pendidikan, pelatihan dan menguasai teknologi informasi yang ada saat ini.
“Dengan adanya ICDN ini dapat sebagai wadah untuk berkumpulnya Cendekiawan untuk mempersiapkan orang dayak dalam membangun bangsa dan negara. Terutama posisi orang dayak di pemerintahan baik Eksekutif, legislatif, TNI, Polri, partai politik, organisasi dunia dan dunia usaha seperti halnya yang dimiliki suku bangsa lain,” katanya.
“Inilah tantangan kita kedepan, oleh karana itu saya sangat optimis tahun 2022 bagi pemerintah adalah tahun inovasi,” sambungnya.
Saat ini Secara nasional ICDN juga mempersiapkan rencana usulan hutan adat di wilayah Tumbang Anoi, kabupaten Gunung Mas, Kalteng seluas 50.000 Ha. Termasuk pemindahan ibukota Negara ke provinsi Kalimantan Timur. Dalam pemindahan ibukota Negara, ICDN juga dilibatkan seperti dalam perencanaan undang-undang pemindahan ibukota Negara.
Baca juga: Maknai Hari Lahir Pancasila, Dosen IKIP PGRI Pontianak Tulis Puisi
Cendekiawan Dayak untuk NKRI
Ia mengajak agar semua bangsa dayak tidak lengah, karena ICDN sudah terlibat dan dilibatkan. Dimana menurutnya, secara nasional untuk mengsisi SDM di ibukota Negara baru, akan ada sekitar 2 (dua) juta sumber daya manusia untuk menjadi ASN, TNI, Polri hingga anggota DPR yang akan berkantor di Kaltim. Perencanaan itu akan dimulai tahun 2024. Untuk menduduki jabatan itu tidak hanya hadiah begitu saja melainkan harus dipersiapkan dari sekarang.
“Kita harus menyesuaikan diri untuk ikut terlibat. Karena ibukota negara sudah ditetapkan di pulau kita. ICDN kita fokus saja kepada SDM,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada pengurus ICDN kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia, agar bisa mengurus hutan adat untuk untuk kesejahteraan orang dayak. Misalnya HGU perusahaan yang dicabut oleh Presiden RI belum lama ini bisa dikelola untuk kemakmuran masyarakat di sekitarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD ICDN Kalbar, Adrianus Asia Sidot. Ia mengatakan, bahwa ICDN Kalbar akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan orang dayak untuk peningkatan SDM.
Ia meminta kepada pengurus ICDN Kalbar agar bisa bekerja dengan baik, karena ICDN merupakan organisasi sosial untuk kepentingan kemajuan bangsa dayak.
“Konsen kami adalah masalah pendidikan,” kata Anggota Komisi X DPR RI ini.
Menurutnya, yang dimaksud dengan pendidikan dalam hal ini bukan berarti sekolah-sekolah yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana orang dayak memiliki kapabilitas intelektual, sosial, ekonomi sampai dengan digital.
“Karena itu sudah mengarah kepada kebutuhan hidup dalam era digital,” ungkapnya.
Ia juga meminta kepada DAD dan MADN agar tidak melihat ICDN sebagai rivalitas, namun sebagai mitra untuk memajukan bangsa dayak. Selain menggelar seminar nasional, dihari yang sama DPD ICDN Kalbar juga melaksanakan pelantikan pengurus periode 2021-2024 dan natal bersama. (TS)
