SANGGAU, RUAI.TV – Menjelang tahun politik 2024 di Kalimantan Barat (Kalbar), semua pihak harus berpartisipasi dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik. Tahun politik ini ditandai dengan berbagai agenda pesta demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif.
Kepala Badan Intelijen Daerah Kalbar, Brigjen Pol Rudi Tranggono, berpesan, masyarakat harus bijaksana memanfaatkan media sosial. Sebab, siapapun merasa bebas mengunggah dan mengomentari berbagai isu, yang bisa saja memicu konflik.
Rudi Tranggono menjadi satu di antara narasumber dalam Rakor Kewaspadaan Dini Jelang Tahun Politik, Rabu (31/08/2022) di Kabupaten Sanggau. Selain Rudi, Bupati Sanggau Paolus Hadi juga menyampaikan paparannya.
Baca juga: Mulai Naik, Harga Sawit Periode Kedua Agustus 2022 di Kalbar
Rakor ini melibatkan banyak stakeholder, seperti tokoh masyarakat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, para pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatam dan juga pekerja media massa.
“Sarana penyebaran informasi palsu atau hoax, dominannya di media sosial. Sekarang media cetak ratingnya menurun. Orang lebih dominan membaca media sosial. Ini tanggungjawab kita semua, termasuk pers, untuk mengedukasi masyarakat,” kata Brigjen Pol Rudi Tranggono.
Dia menyebut, pers dan masyarakat memiliki tanggungjawab moral untuk mengedukasi masyarakat dengan pesan-pesan yang positif. Hal ini penting di tengah kenyataan, media sosial membuat siapa saja bebas mengunggah apapun dan berkomentar.
Baca juga: Wawako Bahasan: Kalau Membalas, Kita Tak Profesional
“Kita sasar hoax, karena ini menyusahkan kita di tahun politik. Muncul hoax yang tidak karuan. Daerah bisa goyang. Tapi tidak apa-apa, itu dinamika belajar berdemokrasi dan belajar berpolitik. Justru di situ tanggungjawab kita bersama untuk peduli,” tegas Brigjen Pol Rudi Tranggono.
Konflik di Tahun Politik
Dia juga mengulas, provinsi Kalimantan Barat terbilang daerah yang memiliki tingkat toleransi cukup tinggi. Beberapa daerah juga menerima penghargaan karena mampu mempertahankan situasi toleransi tersebut.
“Kalbar memang pernah punya sejarah konflik horizontal. Kita harus belajar dari pengalaman ini. Pelihara terus suasana kondusif. Kita tidak ingin hegemoni politik dan figur, merusak ketenteraman yang sudah ada ini,” papar Brigjen Pol Rudi Tranggono.
Baca juga: Hilang Setelah Panjat Pinang, Jenazah Andika Mengambang di Sungai
Sementara, Bupati Paolus Hadi menekankan pelibatan seluruh kalangan masyarakat untuk mencegak potensi konflik sekecil apapun. Selain terus merawat semangat toleransi yang selama ini sudah tercipta dengan baik.
“Jika semua masyarakat ikut terlibat, saya yakin dan percaya tidak akan ada terjadi konflik di Sanggau menjelang tahun politik ini,” kata Paolus Hadi.
Kabupaten Sanggau dan beberapa kabupaten lain di Kalbar, tengah bersiap untuk menghadapi Pilkada pada 2024. Selain itu, para calon anggota DPRD pun mulai melakukan pemanasan.
Rakor di Sanggau menegaskan, tahun politik harus memelihara ketenteraman di tengah masyarakat. Jangan sampai pesta demokrasi lima tahun sekali, justru menciptakan situasi yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. (RED)
