Arsip

Desanya Masih Gelap, Warga Ongkol Padang Tak Mau Ikut Pemilu

Advertisement

Foto: Warga Desa Ongkol Padang, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak kecewa pengajuan Listrik PLN tak kunjung ditanggapi. (Foto/Ist)

LANDAK, RUAI.TV – Warga di Desa Ongkol Padang, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, provinsi Kalimantan Barat, mengancam tidak akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang.

Advertisement

Adapun penyebabnya karena proposal pengajuan aliran listrik dari warga Desa Ongkol Padang kepada pihak PLN dan pemerintah selama ini tak kunjung ditanggapi.

Desa Ongkol Padang terdapat 6 Dusun, meliputi Ongkol Padang, Ulu Raba, Tembawang Bandong, Lintah Bandong, Napan dan Dusun Parikap dengan jumlah 330 kepala keluarga (KK). Semuanya belum menikmati penerangan dari listrik PLN.

“Kami merasa kecewa kepada Pemerintah dan pihak PLN,” kata perwakilan warga Yohanes Asnen, saat mendatangi kantor Desa setempat, Jumat, (13/10/2023).

Yohanes Asnen, mengatakan, sudah beberapa kali masyarakat dan pemerintah Desa Ongkol Padang mengajukan proposal kepada pihak PLN untuk minta aliran listrik, namun sampai saat ini tidak pernah ditanggapi sema sekali.

Alasannya apa, apakah kami ini bukan warga Negara Republik Indonesia,” ungkapnya,

Ia mengungkapkan, dari 16 desa di kecamatan Menyuke, 15 Desa sudah mendapat aliran listrik, hanya Desa Ongkol Padang saja yang belum dialiri listrik.

Warga berharap kepada pemerintah maupun pihak PLN untuk merealisasikan pengajuan mereka, karena listrik PLN sudah menjadi kebutuhan dasar. “Apabila hal ini tidak direalisasikan, maka masyarakat Ongkol Padang pada pemilu 2024 mendatang akan Golput,” cetusnya.

Sementara tu Kepala Desa Ongkol Padang, Isul, menjelaskan, pemerintah desa sudah beberapa kali mengajukan proposal untuk pengadaan listrik PLN, namun sampai saat ini belum ditangapi oleh pemerintah dan pihak PLN.

Adapun ancaman yang disampaikan warga menurut kades bagian dari bentuk kekecewaan warga kepada Negara.

“Dengan Golput warga desa Ongkol Padang pada Pemilu 2024 mendatang, itu salah satu bentuk kritikan masyarakat kepada pemerintah dan pihak PLN,” ujarnya. (RED)

 

Advertisement