Peras Warga
“Karena jukir yang menarik tarif parkir di luar dari tarif yang berlaku termasuk pungutan liar (pungli) dan itu bisa kita tindak,” tegas Edi.
Ke depan, Pemkot Pontianak akan mengkaji untuk menerapkan pembayaran parkir non tunai. Cara bayar parkir non tunai melalui aplikasi uang elektronik dengan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Metode ini bertujuan untuk menghindari penarikan tarif parkir diluar ketentuan Perda yang berlaku.Wali Kota juga menjamin, pembayaran dengan sistem itu lebih memudahkan pengguna jasa parkir.
Baca juga: Tugu Khatulistiwa Bakal Diperindah, TNI Berikan Hak Pinjam Pakai
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi, memaparkan, oknum juru parkir peras warga yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, bukan jukir resmi. Tetapi, oknum ini merupakan jukir liar. Oknum ini dalam penanganan Polsek Pontianak Selatan.
“Oknum jukir itu memungut tarif parkir di luar ketentuan perda,” kata Utin Srilena.
Razia Jukir Liar Peras Warga
Dia mengatakan, dalam waktu dekat Dinas Perhubungan bakal menertibkan jukir-jukir nakal di wilayah kota. Bentuk penertiban dengan menggelar razia di lapangan bersama tim intensifikasi yang sudah terbentuk.
Baca juga: Pagi-pagi, Sebuah Warung Minuman Terbakar di Sidas
Tim ini terdiri dari Dinas Perhubungan Kota, Badan Keuangan Daerah (BKD), unsur kepolisian. Serta ada backup dari Pomad.
“Apabila razia menemukan jukir nakal yang tidak mematuhi tarif parkir sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2020, petugas tidak hanya menegur. Tetapi langsung menyerahkannya ke aparat penegak hukum,” tegas Utin Srilena.
Setelah oknum jukir liar menjalani proses hukum, Dinas Perhubungan menarik izin lokasi parkir tersebut. Berikutnya, pemerintah akan melelang lokasi itu untuk pihak yang beritikad baik mengelolanya. (*/SVE)
