PONTIANAK – Pembangunan SMA Negeri 2 Belitang hulu kabupaten Sekadau yang berada di Desa Terduk Dampak, mulai dibangun pada tahun 2015, dengan pagu dana Rp2,4 miliar, berasal dari Dana Pemerintah Pusat saat ini belum beroperasi karena diduga mangkrak.
Sekolah ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi sejak penggelolaan SMA/SMK di ambil alih oleh pemerintah provinsi.
Menangapi mangkraknya pembangunan Sekolah ini, Gubernur Kalbar Sutarmidji angkat bicara. Meski ia belum mengetahui persis terkait pembangunan sekolah tersebut karena baru menjabat sebagai Gubernur Kalbar kurang lebih Satu Bulan. ia baru tahu jika pembangunan SMAN 2 Belitang Hulu tersebut mangkrak termasuk tahun berapa di bangun dan menggunakan anggaran apa.
Gubernur kalbar sutarmidji juga mengatakan seharus pembangunan gedung sekolah tak boleh mangkrak, bahkan jika hal itu memang terjadi ia akan menurunkan tim untuk mengecek pembangunan SMAN 2 Belitang Hulu yang di laporkan mangkrak tersebut.
“Kok begitu ya, tahun 2018 tak ada dianggarkan, saya akan turunkan Tim. Itu dibangun tahun berapa, pakai dana apa. Harusnya gedung Sekolah tak boleh mangkrak.” Jelas Sutarmidji melalui pesan WhatSapp.
Sebelumnya Puluhan warga Belitang Hulu mendatangi Bupati Sekadau, mendesak kelanjutan pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Belitang Hulu, Senin (1/10).
“Kami memohon kepada Bupati Sekadau, untuk dapat melanjutkan pembangunan sekolah tersebut,” kata Kepala Desa Terduk Dampak, Lazarus, dalam surat tertulisnya kepada bupati.
Padahal menurut dia, berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya dengan pihak pelaksana, mereka menyanggupi untuk menyelesaikan pembangunan sekolah tersebut hingga selesai.
Ketua Komite Sekolah, Bujing menerangkan, dampak terbengkalainya pembangunan sekolah itu adalah nasib puluhan siswa-siswi yang menjadi tak jelas.
Pasalnya, pada saat proses pembangunan dimulai, sekolah tersebut telah menerima murid-murid baru yang berasal dari 10 kampung terdekat.
“Sekarang mereka (murid) sudah uring-uringan, karena harus menumpang di sekolah lain. Masuk siang, pulang malam, jauh dari rumah,” kata Bujing.
Bujing harap ada kebijakan konkret dari pemerintah daerah terkait sekolah tersebut, demi kelangsungan proses belajar mengajar.
“Banyak anak yang mengeluh, jarak sekolah belasan kilometer dari rumah mereka,” jelasnya.(Red)
