Advertisement
[youtube]http://youtu.be/QP8XP6lT8s8[/youtube]
Eksekutif dan legislatif Provinsi Kalimantan Barat, saat ini membahas dua rancangan peraturan daerah, salah satunya raperda sinkronisasi penggunaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan dengan usaha sektor lain.
Raperda ini diharapkan dapat mengurangi konflik sosial di masyarakat, akibat aktivitas usaha pertambangan.
Advertisement
Advertisement
