PONTIANAK, RUAI.TV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan membentuk Tim Pengawas yang akan turun langsung ke lapangan.
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, memimpin rapat koordinasi pengawasan BBM tersebut di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Senin (28/7/2025).
Pemprov Kalbar mengundang berbagai pihak dalam rapat ini, termasuk Hiswana Migas, Organda Kalbar, Aliansi Supir Truk Kalbar, dan perangkat daerah terkait.
Pemerintah ingin memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan mencegah penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Kami bentuk Tim Pengawas agar bisa langsung memantau ke SPBU dan melihat permasalahan di lapangan. Tim ini akan membantu mengambil keputusan cepat agar tidak terjadi kelangkaan BBM,” tegas Harisson.
Ia menjelaskan bahwa Tim Pengawas akan melibatkan BPH Migas, Forkopimda, Organda, serta perwakilan Aliansi Supir Truk Kalbar.
Dengan pelibatan langsung para pengemudi, pemerintah berharap pengawasan menjadi lebih objektif dan responsif terhadap persoalan di lapangan.
“Kami masih memproses SK Tim Pengawas, tapi kami pastikan semua pihak ikut terlibat. Kami harap pengawasan ini mengurangi antrean panjang kendaraan, terutama untuk BBM jenis solar,” ujar Harisson.
Harisson menegaskan bahwa Pemprov Kalbar berkomitmen memperkuat koordinasi dan penegakan hukum agar BBM subsidi tidak salah sasaran.
Ia minta seluruh pihak bekerja sama agar BBM subsidi bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Sementara itu, Sekretaris DPD Organda Kalbar, Maturji, menyampaikan keluhan soal praktik di sejumlah SPBU.
Ia menyebut beberapa SPBU hanya menjual BBM subsidi dalam jumlah terbatas, yakni Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per kendaraan, dan dengan jadwal yang diatur sepihak.
“Pengisian BBM yang dibatasi ini memicu antrean panjang dan mengganggu lalu lintas. Kami minta Pemprov bantu prioritaskan truk bermuatan agar bisa tetap distribusi barang ke daerah,” kata Maturji.
Ia juga menyarankan agar SPBU memberi jatah BBM subsidi 50 hingga 80 liter per truk, agar operasional angkutan barang tidak terganggu.
Pemprov Kalbar menegaskan komitmennya untuk mengatasi kelangkaan BBM dan memastikan distribusinya tidak menimbulkan keresahan.
Dengan pembentukan Tim Pengawas dan kolaborasi lintas sektor, Kalbar berupaya menjaga stabilitas pasokan dan mencegah penyimpangan BBM bersubsidi.
