PONTIANAK – Dalam optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan jangan ada kekhawatiran penyimpangan dana desa yang ada. Sebab adanya panduan dari sisi pertanggung jawaban dan pemanfaatan yang dikelola yang telah diberikan.
“Kalo desa ada panduannya, pertangung jawabannya tidak repot, kemudian peruntukannya jelas untuk apa saja. Fokus pada dana desa itu arah menciptakan desa mandiri, desa dalam kategori baik dari sarana dan prasarana semua untuk masyarakat ada, jangan khawatir dalam pengelolaan selama mengikuti panduan dana desa tersebut,” ungkap Gubernur Kalbar Sutarmidji usai menjadi pembicara dalam seminar nasional Optimalisasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menuju Indonesia Sejahtera di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura, Sabtu (20/4) pagi.
Lanjutnya, untuk desa mandiri ada 52 indikator, seharunya dana desa itu jangan dibiarkan dalam penyelesaian 52 indikator itu. Dan dirinya menyebutkan tidak akan mungkin akan diselesaikan dengan menggunakan dana desa tersebut.
“Seharusnya dana desa itu jangan dibiarkan sepertinya bisa menyelesaikam 52 indikator desa mandiri, itu tidak akan mungkin. Sampai kiamat pun tidak bakalan selesai,” tuturnya.
Dana desa ini seharusnya hanya boleh digunakan untuk memenuhi dan menyiapkan hanya 17 indikator di setiap desa, dirinya pun optimis kalo 17 indikator jika diselesaikan dalam jangka lima tahun dan masyarakat bisa dapat merasakan pembangunan dari indikator tersebut.
“Dana desa itu hanya boleh menyiapkan 17 indikator saja, yang ringan-ringan saja seperti Paud, Posyandu, Lapangan Olahraga itu bisa. Dan itu akan selesai dalam waktu lima tahun. Selesai semuanya tanggung jawab desa dan saya yakin bisa sebelum lima tahun bisa selesai,” ujarnya.
Untuk 15 indikator lainnya guna mewujudkan desa mandiri itu harus menggunakan dana APBD diluar dana desa yang ada. Orang nomor satu di Kalbar juga meminta pemerintah daerah wajib mendukung untuk mewujudkan desa mandiri tersebut.
“Pemerintah daerah harus mau mendukung itu dan dewan punya pokok pikiran seharusnya programnya di arahkan ke 15 indikator desa mandiri itu. Nah kalo indikator yang berat-berat itu biarkan Pemerintah Provinsi yang selesaikan, di provinsi ada DPRD Provinsi yang mana memiliki pokok pikiran di isi dengan menyelesaikan indikator desa mandiri,” tegasnya.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalbar akan bekerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII Tanjungpura menyiapkan 15 indikator desa mandiri belum selesai itu yang mana tidak mungkin penyerapan anggaran menggunakan dana desa tersebut.
“Pemda Provinsi akan bekerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII Tanjungpura akan menyiapkan 15 indikator yang berat itu, yang mana tidak mungkin di biayai oleh dana desa. Nanti TNI kan bisa gunakan bakti gotong royong dan dari Polri ada dua indikatornya untuk wujudkan desa mandiri, selain itu TNI memiliki peralatan untuk membuka terisolasian suatu desa atau kawasan untuk mewujudkan desa mandiri dan ketersedian air bersih TNI juga memiliki alat untuk mengebor tanah sedalam 200 meter untuk melayani masyarakat,” tuturnya.
Jika semua indikator desa mandiri terkordinir dengan baik antara desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan TNI-Polri maka semua desa yang bisa menuju desa mandiri.
“Kalo semua terkordinir dengan baik semuanya jelas, arahanya jelas dan saya rasa tidak ada lagi cerita dana desa penyimpangan. Dan perkuatan perekonomian desa akan kuat dan gampang, BUMdes itu betul-betul di bangun ada kegiatan kebutuhan masyarakat yang diserahkan ke BUMdes dikelola dengan baik, jika semuanya serius menangani maka masyarakat desa menikmati dari hasil yang diupayakan mereka sendiri dan anak cucu mereka akan bahagia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu,” pungkasnya. (Red).
