Advertisement
PONTIANAK, RUAI.TV – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur, demokratis, dan berintegritas merupakan harapan besar bangsa dalam mewujudkan pemimpin yang amanah.
Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Laki), sebagai pemantau yang telah terakreditasi oleh Bawaslu RI, berkomitmen penuh untuk mengawasi proses Pilkada dari tahap pencalonan hingga penetapan hasil.
Ketua Umum Laki, Burhanudin Abdullah, menegaskan bahwa jika tim mereka menemukan berbagai bentuk kecurangan dalam Pilkada, Laki tidak akan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, terutama Bawaslu yang memiliki otoritas untuk menangani pelanggaran tersebut.
“Mari kita jaga kesucian Pilkada dengan fokus pada program calon pemimpin, bukan pada dukungan berbasis uang,” ujar Burhanudin.
Burhanudin juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap modus baru politik uang yang saat ini marak dilakukan oleh tim sukses calon.
Modus ini melibatkan pengumpulan KTP sebagai bentuk dukungan, di mana identitas para pemilih tersebut kemudian “dihargai” dengan sejumlah uang, yang nilainya bisa berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp1 juta per KTP.
“Memang sulit untuk dibuktikan secara hukum, namun praktik ini nyata terjadi di lapangan,” tambahnya.
Oleh karena itu, Laki meminta Bawaslu untuk lebih fokus dalam mengawasi modus baru ini guna mengurangi terjadinya politik uang dalam Pilkada serentak 2024.
Masyarakat juga dihimbau untuk menjauhi praktik ini karena pada akhirnya hanya merugikan diri mereka sendiri.
Laki mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada Bawaslu dan aparat jika ada tim sukses yang menawarkan pengumpulan KTP dengan iming-iming uang.
Lebih lanjut, Burhanudin menginstruksikan seluruh anggota Laki di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan berkoordinasi dengan Bawaslu di setiap daerah jika menemukan indikasi praktik politik uang.
“Kami juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, TNI, dan Polri, untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung damai, aman, dan lancar,” pungkasnya.
Dengan adanya pengawasan ketat dari berbagai pihak, diharapkan Pilkada serentak 2024 dapat terlaksana tanpa praktik politik uang dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar berintegritas.
Advertisement
