LANDAK, RUAI.TV – Sejumlah warga Desa Kayuara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menggelar aksi spontan di area perusahaan tambang PT Fortune Borneo Resources pada Rabu, 4 Maret 2026.
Aksi tersebut dipicu kekecewaan warga yang menilai terdapat sejumlah persoalan terkait kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Dalam aksi itu, massa menumbangkan dua unit kendaraan yang diduga milik perusahaan.
Situasi sempat memanas hingga aksi meluas ke badan jalan di sekitar lokasi tambang. Aparat setempat kemudian turun ke lapangan dan berhasil meredakan keadaan sehingga situasi kembali kondusif.
Selain melakukan aksi protes, warga juga memasang adat pamabakng di kantor perusahaan. Pemasangan simbol adat tersebut merupakan bentuk permintaan warga agar aktivitas perusahaan dihentikan sementara sampai persoalan yang mereka sampaikan mendapat penjelasan atau penyelesaian.
Salah satu warga yang mengaku terdampak aktivitas perusahaan, Hermanto, mengatakan masyarakat berencana menempuh jalur dialog dengan pemerintah daerah. Warga berencana melakukan audiensi dengan Dinas Perdagangan dan ESDM Kalimantan Barat di Pontianak untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
“Masyarakat kecil mana ada yang berani dengan perusahaan kalau tidak mulai dari perusahaan sendiri yang melakukan pelanggaran atas hak terhadap masyarakat,” kata Hermanto kepada ruai.tv, Minggu (8/3).
Hermanto menjelaskan masyarakat menilai terdapat sejumlah kewajiban perusahaan yang hingga kini belum terealisasi sejak kegiatan pertambangan dimulai pada 2011. Salah satu hal yang menjadi sorotan warga berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang.
Selain itu, warga juga mempertanyakan masa berlaku izin usaha pertambangan atau IUP perusahaan yang menurut mereka perlu mendapat penjelasan dari pihak berwenang. Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan klarifikasi sekaligus memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Fortune Borneo Resources belum memberikan keterangan resmi terkait aksi warga tersebut.
