KAPUAS HULU, RUAI.TV – Warga Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, menghadapi kendala dalam memisahkan sertifikat tanah mereka yang masuk dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Primanusa Mitra Serasi (PMS), anak perusahaan Sinar Mas di sektor kelapa sawit. Lahan warga yang terdampak mencapai 7.839,47 meter persegi.
Yasnoto, salah satu warga, mengungkapkan bahwa sertifikat tanah hak milik mereka telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas Hulu sejak 15 September 1995, jauh sebelum perusahaan memperoleh izin IUP pada 2012.
Namun, akibat masuk dalam kawasan izin perusahaan, mereka kini tidak dapat melakukan pemecahan sertifikat.
“Kami punya sertifikat lebih dulu, tetapi sekarang justru terjebak dalam IUP perusahaan. Seharusnya ini bisa diselesaikan, tapi sepertinya terganjal oleh kebijakan yang tidak berpihak pada kami,” kata Yasnoto.
Warga telah berupaya meminta kejelasan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan, tetapi belum menemukan solusi konkret. Menurut Yasnoto, PT PMS hanya bersedia melepas tanah tersebut jika ada surat permohonan dari warga.
“Kalau tidak ada bisik-bisik dari pihak tertentu, tidak ada penyelamatan untuk kami. Tidak ada upaya dari perusahaan untuk mencari solusi,” ujarnya.
Selama bertahun-tahun, warga telah berjuang agar hak mereka diakui, termasuk melalui komunikasi dengan pemerintah dan pihak berwenang. Namun, hingga awal 2024, persoalan ini belum menemukan titik terang.
Presiden Prabowo: Tak Ada Perlakuan Khusus untuk Perusahaan yang Melanggar
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dalam sidang kabinet baru-baru ini menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan kehutanan.
Presiden memerintahkan aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI, untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya.
“Ketentuan-ketentuan kita harus di patuhi, tidak ada yang mendapat perlakuan khusus. Jika mereka diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban dan tidak melakukannya, maka pemerintah akan mengambil tindakan, mencabut izin, dan menguasai kembali lahan tersebut,” tegas Prabowo.
Pernyataan ini memberikan harapan bagi warga Desa Bongkong yang berharap pemerintah turun tangan menyelesaikan sengketa lahan mereka dengan PT PMS.
Mereka menantikan langkah nyata dari pihak berwenang agar hak mereka atas tanah yang telah bersertifikat sejak 1995 dapat di pulihkan.
Perusahaan: Lahan Sudah Masuk dalam Usulan Revisi IUP
Menanggapi persoalan ini, Humas PT PMS, Agus, menyatakan bahwa lahan yang di permasalahkan telah masuk dalam usulan revisi IUP di Dinas Pertanian dan Pangan. Namun, hingga kini belum ada keputusan final terkait status lahan tersebut.
Warga berharap proses revisi ini segera di selesaikan dan pemerintah turut mengawal agar hak kepemilikan tanah mereka tidak semakin terabaikan.
