Advertisement
PONTIANAK, RUAI.TV – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat mengeluarkan surat terbuka kepada para pimpinan partai politik di daerah dan nasional.
Surat tersebut menegaskan penolakan terhadap calon kepala daerah (cakada) yang tidak memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Pilkada serentak yang akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat yang mencakup 12 kabupaten/kota, menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang peduli terhadap isu lingkungan.
Walhi Kalbar menyoroti bahwa sejumlah bencana sosial-ekologis, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, longsor, serta kerusakan Sungai Kapuas yang terus mengalami pendangkalan dan pencemaran, merupakan akibat dari praktik ekonomi ekstraktif yang tidak berkelanjutan dan sering kali dilegitimasi oleh kebijakan kepala daerah.
“Proses politik yang mahal dikhawatirkan memaksa para kontestan Pilkada bermanuver dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan hati rakyat, yang berpotensi menjadikan Pilkada sebagai ajang politik transaksional,” ujar Direktur Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam.
Menurutnya, situasi ini bisa memicu terjadinya deforestasi, degradasi lingkungan, dan konflik sosial baik sebelum maupun setelah Pilkada.
Walhi Kalbar juga menekankan pentingnya komitmen cakada dalam agenda pelestarian lingkungan hidup.
Hendrikus Adam menegaskan bahwa para calon yang tidak peduli lingkungan hidup tidak diharapkan memimpin daerah, karena hal itu berbahaya bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
“Kami dengan tegas menolak cakada yang tidak peduli lingkungan hidup dalam perhelatan Pilkada yang akan dilangsungkan 27 November 2024 mendatang,” tegas Adam.
Selain itu, Walhi Kalbar berencana melakukan tracking terhadap visi-misi kontestan Pilkada dan akan mengumumkan hasilnya kepada publik. Ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana komitmen para cakada terhadap isu lingkungan hidup.
Walhi Kalbar juga berharap tidak ada fenomena “kotak kosong” atau hanya satu pasangan calon dalam Pilkada mendatang, karena hal tersebut mencerminkan kemunduran dan tidak sehatnya demokrasi, serta menunjukkan kepentingan elit yang dominan.
“Dengan ini, kami menyerukan kepada para cakada dan pimpinan partai politik pengusungnya untuk serius memperhatikan isu lingkungan hidup. Sekali lagi, kami MENOLAK CAKADA YANG ABAI LINGKUNGAN HIDUP!” pungkas Hendrikus Adam.
Advertisement
