PONTIANAK, RUAI.TV – Kalimantan Barat tengah bersiap menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 27 November 2024. Selain pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Pilkada ini juga akan memilih Bupati dan Walikota beserta pasangannya di berbagai kabupaten dan kota.
Menghadapi momentum penting ini, Walhi Kalimantan Barat mendesak agar para calon kepala daerah yang akan terpilih nantinya untuk serius dalam menangani isu penyelamatan lingkungan hidup dan memastikan gagasan tersebut tercermin dalam visi-misi mereka.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Walhi adalah rencana pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Walhi Kalimantan Barat menilai rencana ini membawa risiko besar bagi keselamatan rakyat dan lingkungan.
Menurut Walhi, potensi kecelakaan akibat kegagalan teknologi, kesalahan manusia, serta bencana geologis dan ekologis yang mungkin terjadi saat PLTN beroperasi merupakan ancaman serius yang tidak bisa dianggap remeh.
Hendrikus Adam, Direktur Walhi Kalimantan Barat, dengan tegas menolak rencana pendirian PLTN tersebut. Ia mengingatkan akan bahaya yang bisa di timbulkan oleh PLTN dengan merujuk pada berbagai kecelakaan nuklir yang pernah terjadi di Ukraina, Jepang, Uni Soviet, dan Amerika Serikat.
“Kami meminta para calon kepala daerah untuk memikirkan lebih jauh keselamatan rakyat dan tidak mendukung rencana pendirian PLTN,” ujarnya.
Hendrikus juga menyoroti bahwa Kalimantan Barat, termasuk Bengkayang, merupakan daerah yang rawan bencana geologis, sehingga risiko pendirian PLTN di wilayah ini semakin besar.
Menurutnya, PLTN bukanlah solusi yang tepat untuk pemerataan energi yang berkeadilan. Narasi mengenai PLTN yang di klaim untuk kepentingan rakyat dianggapnya hanya sebagai pemanis untuk menarik dukungan masyarakat, sementara pada kenyataannya lebih banyak kepentingan bisnis yang terlibat.
“Tidak benar bahwa PLTN akan dibangun untuk pemerataan energi listrik yang berkeadilan bagi rakyat. Solusi ini hanyalah palsu. Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan yang belum tergarap dengan baik adalah langkah yang lebih tepat,” tegas Hendrikus.
Pernyataan Hendrikus ini sejalan dengan pendapat pakar nuklir Dr. Iwan Kurniawan yang menekankan bahwa PLTN di Indonesia masih sulit untuk diimplementasikan karena tingginya risiko radiasi dan kompleksitas teknologi. Menurutnya, pembangunan PLTN lebih berorientasi pada proyek bisnis daripada alih teknologi yang bermanfaat bagi rakyat.
Walhi Kalimantan Barat juga mengingatkan bahwa PLTN menimbulkan risiko musibah sepanjang daur bahan bakarnya, mulai dari penambangan bijih, pengolahan, pengayaan uranium, hingga pengelolaan limbah nuklir yang memerlukan waktu sangat lama.
Selain itu, PLTN juga akan menimbulkan ketergantungan pada pihak asing, baik dalam hal bahan baku, sumber daya manusia, maupun teknologi.
Melalui momentum menjelang Pilkada ini, Hendrikus Adam mengajak para calon kepala daerah untuk bersuara menolak rencana pendirian PLTN di Kalimantan Barat dan mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan yang lebih aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
“Kami menyerukan agar para kontestan Pilkada berkomitmen memastikan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dengan bersama menolak rencana pendirian PLTN di Kalimantan Barat, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan energi terbarukan,” harap Hendrikus Adam.
