PONTIANAK, RUAI.TV – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat dengan tegas menolak keberadaan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di wilayah Kalbar.
Pernyataan sikap ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Rumah Betang, Pontianak, pada Minggu (9/2/2024).
Aliansi tersebut menilai keberadaan GRIB berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta dapat memicu gangguan ketertiban umum.
Selain itu, ada kekhawatiran terhadap kemungkinan radikalisasi yang dianggap mengancam ideologi negara.
Koordinator Aliansi Masyarakat Kalbar, David Oendoen, menegaskan bahwa keberadaan GRIB dikhawatirkan akan menciptakan ketegangan di tengah masyarakat Kalbar yang majemuk dan beragam.
“Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat di provinsi ini,” ujar David.
Menurutnya, GRIB tidak menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam aspek kebhinnekaan, toleransi, dan demokrasi yang menjadi dasar negara.
“Aktivitas GRIB berpotensi mengganggu ketertiban dan stabilitas keamanan di Kalbar, yang bisa merusak kedamaian dan ketentraman yang telah terjaga selama ini,” tegasnya.
Desakan kepada Kapolda dan Gubernur Kalbar
Sementara itu, Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar, Gusti Edy, menambahkan bahwa GRIB berpotensi menjadi pintu masuk bagi paham radikal.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, kegiatan GRIB dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang mengancam ideologi negara dan berpotensi membawa radikalisasi yang berbahaya bagi generasi muda serta masyarakat secara keseluruhan,” kata Gusti.
Ia pun mendesak Kapolda Kalbar dan Gubernur Kalbar untuk mengambil langkah tegas terhadap keberadaan GRIB.
Aliansi meminta agar pemerintah dan aparat keamanan mempertimbangkan keputusan bijaksana dengan tidak memberikan izin atau dukungan terhadap ormas tersebut.
“Kami percaya bahwa langkah ini adalah upaya untuk melindungi keamanan, stabilitas, dan keharmonisan sosial yang telah terjalin baik di Kalbar,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak GRIB terkait penolakan tersebut.
