KUBU RAYA, RUAI.TV – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan kerusakan infrastruktur di Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya-Pinang Luar tidak bisa ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten karena status aset pelabuhan masih belum jelas.
“Awalnya aset ini milik Kementerian Perhubungan. Pernah ada surat rencana penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” kata Sujiwo saat meninjau pelabuhan bersama Forkopimda dan perwakilan Balai Perhubungan Darat, Kamis (10/9/2025).
Sujiwo menyebut pemerintah kabupaten akan mengirim surat resmi untuk meminta agar status aset tetap berada di bawah Kementerian Perhubungan. Menurutnya, jika aset tetap milik kementerian, Balai Perhubungan bisa langsung memperbaiki kerusakan.
“Kami juga sudah berdiskusi dengan Balai Perhubungan agar penanganan bisa segera di lakukan. Jangan menunggu terlalu lama. Kalau di biarkan, kondisinya bisa semakin parah dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan, bila kerusakan tidak segera di perbaiki, layanan penyeberangan berpotensi terganggu. Sujiwo juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat yang muncul di media sosial.
“Saya sangat memahami keresahan mereka. Karena itu saya pastikan akan segera berkomunikasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, Balai Perhubungan, hingga Komisi V DPR RI untuk mencari solusi cepat,” ujarnya.
Sujiwo memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat pengguna jasa penyeberangan Rasau Jaya-Pinang Luar, meskipun kewenangan perbaikan infrastruktur tidak berada di tangan kabupaten.
