PONTIANAK, RUAI.TV – Polemik sistem barcode untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU terus memicu perdebatan di masyarakat, terutama di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Banyak warga mengeluhkan kesulitan teknis, seperti sinyal yang buruk dan proses verifikasi yang rumit. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, sudah menyuarakan penolakannya terhadap sistem ini.
Ia menilai penerapan barcode justru menyulitkan warga yang tinggal jauh dari pusat kota. Dalam pemberitaan disebuah media, Krisantus bahkan mempersilakan warga mengisi BBM di SPBU meski tanpa barcode.
“Masuk saja ke SPBU tanpa barcode, kalau diminta, lawan dan protes!” demikian kutipan tajuk sebuah media online yang menyorot pernyataannya.
Ketua Relawan Lasarus Kalbar, Iin Irwansyah, menyambut baik sikap tersebut. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wakil Gubernur Kalbar.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung upaya Pak Wagub untuk menghapus sistem barcode di SPBU,” ujar Iin, Selasa (8/4) malam.
Alumni FISIP Universitas Tanjungpura itu menilai sistem barcode tidak efisien dan menyulitkan, terutama bagi masyarakat di daerah hulu.
Ia menyebutkan, banyak warga mengalami kendala sinyal saat hendak mengisi BBM, yang berujung pada antrean panjang dan pemborosan waktu.
Namun begitu, Iin meluruskan pemberitaan di sebuah media yang menyebut masyarakat diminta “melawan” jika tidak dilayani karena tidak memiliki barcode.
“Menurut saya, narasi ‘lawan’ itu terlalu berlebihan, seperti yang di beritakan oleh salah satu media, Yang terpenting adalah mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem ini secara menyeluruh agar tidak merugikan masyarakat kecil,” tegasnya.
Iin berharap pemerintah pusat dan Pertamina segera meninjau ulang kebijakan tersebut dan mencari solusi yang lebih berpihak kepada masyarakat.
