JAKARTA, RUAI.TV – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen negara dalam menertibkan kawasan hutan dan menyelamatkan keuangan negara saat menyaksikan penyerahan laporan capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tahun 2025.
Agenda tersebut berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025. Dalam laporan yang diterima Presiden, Satgas PKH mencatat dua capaian besar sepanjang 2025. Pertama, negara berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan total luasan mencapai 4.081.560,58 hektare.
Pada tahap V, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 893.002,383 hektare kepada negara. Kedua, Satgas PKH menyerahkan uang negara senilai Rp6.625.294.190.469,74 yang berasal dari penyelamatan keuangan negara serta penagihan denda administratif terhadap pelanggaran di kawasan hutan.
Prabowo menyampaikan apresiasi langsung atas kerja keras Satgas PKH yang menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Ia menilai upaya penguasaan kembali jutaan hektare hutan bukan pekerjaan mudah, terlebih ketika berhadapan dengan kepentingan besar korporasi.
“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan bahwa proses verifikasi dan investigasi memerlukan ketelitian tinggi karena luas lahan yang ditangani sangat besar. “Empat juta hektare itu tidak sedikit. Luas lahannya, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, serta upaya-upaya mereka untuk menghambat verifikasi, penyelidikan, dan investigasi,” tegasnya.
Prabowo juga mengakui adanya berbagai bentuk perlawanan yang muncul selama proses penertiban. Namun, ia menegaskan negara tidak boleh mundur. “Upaya-upaya perlawanan itu kita mengerti dan kita paham, tetapi negara harus hadir dan tegas,” katanya.
Melalui capaian ini, pemerintah ingin mengirim pesan kuat bahwa pengelolaan hutan dan keuangan negara tidak bisa ditawar. Penertiban kawasan hutan dan penyelamatan triliunan rupiah uang negara menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.
