SAMBAS, RUAI.TV – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sambas Santo Fransiskus Asisi kembali menegaskan penolakan terhadap program transmigrasi dari pemerintah pusat ke Kalimantan Barat, khususnya ke wilayah Kabupaten Sambas.
Ketua Umum PMKRI Cabang Sambas, Yakobus Vigur, menegaskan bahwa penolakan ini bukan bentuk permusuhan terhadap pendatang, melainkan sikap kritis atas potensi dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari kebijakan tersebut.
“Kami tidak menolak pendatang. Hubungan antara masyarakat lokal dan para transmigran selama ini harmonis. Namun, gelombang baru transmigrasi bisa menimbulkan konflik jika pemerintah tidak mengelolanya dengan bijak,” tegas Vigur.
PMKRI menilai transmigrasi dapat menimbulkan ketegangan antar suku, kecemburuan sosial, hingga kerusakan lingkungan jika tidak disiapkan dengan matang. Mereka juga mengingatkan agar pernyataan sikap ini tidak disalahartikan sebagai bentuk diskriminasi.
“Kami menjaga stabilitas sosial dan memperjuangkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada warga lokal. Pemerintah seharusnya memprioritaskan pemberdayaan masyarakat asli Sambas,” jelas Vigur.
PMKRI juga mengingatkan bahwa Kabupaten Sambas memiliki potensi besar baik dari segi sumber daya alam maupun jumlah penduduk, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah.
“Sambas adalah kabupaten dengan wilayah luas dan jumlah penduduk terbesar kedua di Kalbar. Pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM lokal, bukan mendatangkan tenaga dari luar yang bisa memicu kecemburuan sosial,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, PMKRI Cabang Sambas mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk meninjau ulang rencana transmigrasi. Mereka meminta agar seluruh kebijakan pembangunan diorientasikan pada potensi lokal dan kearifan masyarakat Sambas.
