PONTIANAK, RUAI.TV – Ratusan nelayan dan mahasiswa dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat memadati halaman kantor DPRD Provinsi Kalbar pada Senin (21/4), menyuarakan keresahan yang selama ini mereka pendam.
Mereka menuntut tindakan nyata dari pemerintah daerah terhadap maraknya peredaran ikan impor yang merusak harga pasar dan memberatkan kehidupan nelayan lokal.
Dalam orasi yang menggema di depan gedung wakil rakyat itu, massa aksi mengecam peredaran ikan beku jenis pasifik makarel atau salem yang masuk secara tidak sesuai peruntukannya.
Mereka menyebut praktik ini tidak hanya menghancurkan ekonomi nelayan, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha tangkap tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung masyarakat pesisir Kalbar.
“Kami bukan anti-impor, tapi kami minta keadilan! Kalau ikan asing terus dibiarkan masuk seenaknya, lalu siapa yang akan makan ikan hasil tangkapan kami?” teriak salah satu orator.
Tidak hanya soal ikan impor, nelayan juga mengeluhkan aturan retribusi yang memaksa mereka membayar sejumlah biaya sebelum melaut.
Padahal, mereka belum tentu mendapat hasil tangkapan yang layak, dan tidak ada jaminan keselamatan ketika mereka terpaksa berhadapan dengan cuaca ekstrem di lautan.
Berikut empat tuntutan utama yang mereka sampaikan:
- Mendesak aparat berwenang segera menindak tegas peredaran ikan impor pasifik makarel/salem yang tidak sesuai peruntukan.
- Mengkaji ulang Pergub Nomor 43 Tahun 2024 tentang pelaksanaan retribusi daerah, serta memberi keringanan bagi nelayan yang tidak melaut karena perbaikan kapal atau kondisi cuaca buruk.
- Meminta DPRD ikut mengawasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak nelayan.
- Menuntut revisi regulasi yang mewajibkan nelayan membayar biaya pelayaran sebelum melaut.
Menanggapi aksi ini, Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Fransiskus Ason, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Ia mengaku memahami keresahan para nelayan dan berjanji akan memanggil dinas terkait dalam rapat resmi yang dijadwalkan pekan ini.
“Kami perlu klarifikasi lebih lanjut soal peredaran ikan impor ini, apakah legal atau tidak. Soal retribusi pun akan kami evaluasi bersama Dinas Kelautan dan instansi lain. Prinsipnya, kami ingin aturan yang berpihak pada masyarakat,” ujar Ason.
Nelayan berharap aksi ini menjadi momentum perubahan, bukan hanya janji di atas kertas. “Kalau tak ada langkah nyata, kami akan datang lagi dengan jumlah lebih besar,” ancam salah satu peserta aksi.
