BENGKAYANG, RUAI.TV – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Bukan soal menu atau distribusi, melainkan soal ketertiban kendaraan operasional. Satu unit mobil MBG yang beroperasi wilayah Kabupaten Bengkayang terjaring razia Operasi Keselamatan Kapuas 2026 oleh Satlantas Polres Bengkayang.
Petugas menemukan fakta mencengangkan yakni; kendaraan tersebut menunggak pajak, sementara pengemudi tidak mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM). Razia berlangsung Selasa, 10 Februari 2026, sekitar ruas Jalan Satria, Kabupaten Bengkayang.
Petugas lalu lintas menghentikan sejumlah kendaraan untuk pemeriksaan rutin. Saat giliran mobil MBG melintas, petugas langsung memeriksa kelengkapan surat serta identitas pengemudi. Hasil pemeriksaan memunculkan persoalan serius yang seharusnya tidak muncul pada kendaraan program pemerintah.
Kasat Lantas Polres Bengkayang, AKP Sunarly, membenarkan temuan tersebut. Ia menyebut petugas menemukan dua pelanggaran utama pada mobil operasional MBG.
“Pada razia gabungan hari ini kami menemukan satu kendaraan MBG. Setelah petugas melakukan pengecekan, yang pertama pengemudi tidak memiliki SIM, yang kedua kendaraan mengalami pajak mati,” ujar AKP Sunarly.
Temuan tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait pengawasan program MBG, khususnya aspek transportasi. Program yang membawa misi peningkatan gizi anak justru abai terhadap keselamatan lalu lintas.
Kendaraan tanpa pajak dan pengemudi tanpa SIM berpotensi memicu kecelakaan serta merusak citra pelayanan publik. Menurut AKP Sunarly, status kendaraan sebagai bagian program pemerintah tidak membuat petugas memberi perlakuan khusus.
Aturan lalu lintas tetap berlaku sama bagi seluruh pengguna jalan. “Kami menegakkan aturan untuk semua. Keselamatan lalu lintas tidak mengenal pengecualian. Kendaraan program pemerintah pun wajib patuh administrasi serta kelayakan pengemudi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pola kerja sama antara pemerintah dan pihak pengusaha yang menangani operasional MBG. Sunarly menilai pengelola program perlu memperketat seleksi mitra, terutama soal kelengkapan kendaraan serta kompetensi pengemudi.
“Program pemerintah sering bermitra dengan pengusaha. Kami harap pihak terkait memastikan keabsahan kendaraan, mulai STNK sampai pajak, lalu pengendara wajib memiliki SIM. Tujuannya menjaga keselamatan serta menekan risiko kecelakaan lalu lintas,” tambah Sunarly.
Kasus mobil MBG tersebut menjadi alarm keras bahwa pelayanan publik tidak cukup hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga wajib menjamin keamanan operasional. Kendaraan tanpa pajak mencerminkan kelalaian administrasi, sementara sopir tanpa SIM menunjukkan lemahnya kontrol sumber daya manusia.
Razia Operasi Keselamatan Kapuas 2026 sendiri bukan sekadar penertiban, tetapi upaya pencegahan korban fatal. Data kecelakaan lalu lintas Kabupaten Bengkayang memperkuat alasan petugas bertindak tegas.
AKP Sunarly memaparkan angka kecelakaan sepanjang tahun lalu serta awal 2026 yang masih mengkhawatirkan. “Tahun 2025 tercatat 102 kejadian kecelakaan lalu lintas. Lalu awal 2026, khusus bulan Januari, sudah muncul delapan kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak enam orang. Angka ini perlu perhatian bersama,” ungkapnya.
Data tersebut memperlihatkan bahwa kelalaian sekecil apa pun, termasuk kelengkapan surat kendaraan, dapat berujung kehilangan nyawa. Karena itu, Satlantas Polres Bengkayang mengajak seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk menata ulang sistem pengawasan kendaraan operasional.
Bagi program MBG, peristiwa ini semestinya menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Publik tentu berharap kendaraan yang mengangkut misi kesejahteraan justru tampil sebagai contoh tertib lalu lintas, bukan sebaliknya.
Jika kendaraan MBG saja masih melanggar aturan dasar, publik patut bertanya soal kualitas pelayanan serta keseriusan pengelola menjaga keselamatan. Program nasional tidak hanya soal niat baik, tetapi juga tanggung jawab penuh terhadap hukum serta nyawa pengguna jalan.
Razia yang menjaring mobil MBG Bengkayang menjadi pesan kuat yakni; pelayanan publik wajib berjalan seiring dengan disiplin. Tanpa itu, tujuan mulia program dapat runtuh hanya karena kelalaian administrasi serta lemahnya pengawasan lapangan.
