Advertisement
PONTIANAK, RUAI.TV– Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, membuka acara Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029, Senin 27 Agustus 2024.
Acara Gerbangdutas ke-12 yang diadakan pada tahun 2024 ini mengusung tema “Pencanangan Gerbangdutas Jangka Menengah Tahun 2025-2029” dan berfokus pada penguatan konsep dan perumusan program pengelolaan serta pembangunan perbatasan negara untuk lima tahun ke depan.
BNPP sendiri terdiri dari 27 kementerian/lembaga, 15 gubernur, serta 54 bupati dan wali kota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain.
Pembukaan acara dimulai dengan pertunjukan tarian kolosal yang melibatkan 200 penari mengenakan pakaian tradisional khas daerah, yang memberikan nuansa budaya yang kental.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan yang berdaulat dan sejahtera.
Tito juga menekankan pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan sebagai bagian integral dari teritori negara Indonesia.
“Gerbangdutas menjadi wadah untuk membangun sinergi kebijakan, program, dan anggaran dalam pengelolaan perbatasan negara. Melalui pencanangan ini, diharapkan terjadi peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kedaulatan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujar Tito.
Pencanangan Gerbangdutas di Kalimantan Barat bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan dan memperkuat kawasan perbatasan melalui sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah.
Kalimantan Barat saat ini memiliki 14 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas, 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Pada kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pengelolaan perbatasan.
“Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk Kalimantan Barat mencapai Rp 831,1 miliar,” kata Tito, sembari menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan.
Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyambut baik komitmen yang disampaikan oleh Mendagri.
Ia menyarankan beberapa penyesuaian terkait pengelolaan PKSN di Kalimantan Barat serta melanjutkan program-program pembangunan yang belum terlaksana dari periode sebelumnya.
Harisson juga menyoroti pentingnya pengembangan pariwisata dan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk PLBN, bandara, dan jaringan jalan.
Lebih lanjut, Harisson juga mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru seperti Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Sekayam Raya, dan Kabupaten Banua Landjak sebagai prioritas pembangunan di periode 2025-2029.
“Saya berharap adanya evaluasi perizinan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang tidak aktif, serta solusi terkait hambatan ekspor. Keberadaan terminal barang internasional dan dukungan terhadap UMKM juga menjadi fokus,” tambah Harisson.
Setelah membuka agenda tersebut, Mendagri Tito Karnavian bersama Pj Gubernur Harisson dan Forkopimda Kalbar mengunjungi 20 booth pameran di halaman Kantor Gubernur Kalbar.
Pameran ini menampilkan berbagai alat utama sistem senjata (alutsista) milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti Tank AMX, Panser Tempur Anoa, dan Panser Tempur Komodo, yang menyoroti kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan.
Pameran juga memperlihatkan produk unggulan UMKM dari beberapa wilayah di perbatasan, dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Foto-foto yang merefleksikan perjalanan pembangunan 15 PLBN Terpadu juga ditampilkan, menunjukkan perkembangan signifikan dari pos lintas batas yang dahulu sederhana menjadi infrastruktur modern yang berfungsi sebagai titik kebanggaan masyarakat perbatasan.
Gerbangdutas diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan pembangunan perbatasan secara komprehensif dan terpadu, serta mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam membangun wilayah perbatasan yang berdaulat dan mensejahterakan masyarakatnya.
“Melalui Gerbangdutas 2025-2029, diharapkan terwujud perbatasan negara yang menjadi beranda terdepan penjaga kedaulatan negara dan mensejahterakan masyarakat di wilayah perbatasan secara berkesinambungan,” tutup Harisson.
Advertisement
