PONTIANAK, RUAI.TV – Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode, Cornelis, berbicara blak-blakan mengenai Pilgub Kalbar dan Pilkada Landak 2024.
Ia menegaskan bahwa isu-isu faksi dan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, harus di patuhi.
Cornelis, yang menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan dari 2003 hingga 2019 dan kini anggota Komisi II DPR RI, menyatakan bahwa PDI Perjuangan jelas mendukung dan mengusung Lasarus sebagai Calon Gubernur Kalimantan Barat periode 2025-2023.
Ia juga menegaskan bahwa Karolin Margret Natasa akan maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Landak untuk periode kedua.
Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa Karolin akan di pasangkan dengan Ria Norsan di Pilgub Kalbar 2024.
“Isu itu tidak benar. Karolin adalah Calon Bupati Landak dan sudah mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan. Dia sudah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai di Landak,” kata Cornelis kepada Wartawan, di Kota Pontianak, Sabtu, 20 Juli 2024.
“Sedangkan Calon Gubernur adalah Ketua DPD PDI Perjuangan, Bapak Lasarus. Tidak mungkin PDI Perjuangan membuat dua keputusan. Keputusannya hanya satu: Calon Gubernur Kalbar Pak Lasarus dan Calon Bupati Landak Bu Karolin,” tambahnya.
Cornelis menegaskan bahwa keputusan DPD dan DPP tidak bisa di langkahi dengan tiba-tiba mencalonkan Ria Norsan sebagai Wakil Gubernur.
“Isu yang beredar di media sosial itu di buat oleh oknum tertentu yang ingin memecah belah kami. Saya di tugaskan oleh DPP untuk bertanggung jawab atas pemilihan kepala daerah di Kalbar sehingga tugas saya adalah meluruskan isu ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cornelis mengatakan tidak ada faksi-faksi di PDI Perjuangan Kalbar. Isu adanya faksi Cornelis dan Lasarus hanya dibuat untuk memecah belah mereka.
“Sebenarnya tidak ada faksi-faksi. Isu itu dibuat oleh orang yang tidak ingin kami solid. Padahal, kami tidak ada masalah dan baik-baik saja,” tuturnya.
Cornelis juga menekankan bahwa jika ada kader partai yang ingin maju sebagai calon kepala daerah dan tidak mendapatkan surat tugas, maka harus keluar dari PDI Perjuangan.
“Tidak mungkin PDI Perjuangan memberikan dua rekomendasi, dan KPU juga tidak akan menerima dua rekomendasi. Jika sudah ada perintah dari Bu Megawati Soekarnoputri, tidak ada tawar-menawar, harus dijalankan,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa PDI Perjuangan di Kalbar sudah bulat mengusung Lasarus sebagai Calon Gubernur Kalbar.
“Kita mendukung ketua kami maju sebagai Gubernur, tidak ada tawar-menawar. Secara formal, PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri dan kami kader partai lain harus bertempur,” tutupnya. (RED)
